«

»

Jan 30

Diskursus Menempatkan Relasi Antara Agama, Negara dan HAM

oleh

Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

(Tulisan ini adalah sebagian dari isi Buku Diterbitkan Oleh LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010 dan Madani dan Instrans ISBN 6029580523 – 9786029580525)

Diskusi mengenai relasi atau hubungan antara agama (Islam), negara dan Hak Asasi Manusia masih dianggap relevan khususnya di Indonesia, mengingat sampai saat ini masih banyak diskursus yang muncul dari berbagai kalangan mengenai topik ini. Di satu sisi ada kelompok yang berpendapat bahwa HAM identik dengan liberalisasi dan oleh karenanya menerapkan HAM adalah sebuah upaya melawan syariat Islam, [1]  sehingga usaha-usaha untuk mendirikan negara Islam dipandang sebagai salah satu alternatif memecahkan persoalan bangsa akibat dari dampak buruk liberalisasi.[2] Di sisi lain, ada juga kelompok yang masih berpandangan bahwa pendirian negara Islam di Indonesia akan mengalami banyak kendala mengingat hal ini akan bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah berurat dan berakar dan menjadikan kondisi sosial mayarakat Indonesia yang beranekaragam.[3]  Dalam tataran teori, diskursus yang terjadi diantara para pakar dinilai sebagai sebuah hal yang wajar dan bahkan dapat memperkaya wawasan keilmuan masyarakat.[4] Namun, dalam tataran praktis, tidak jarang diskursus ini menimbulkan persoalan yang begitu rumit, jika perbedaan tersebut dimaknai secara sempit oleh sekelompok orang atau warga masyarakat yang nota bene memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan serta pemahaman yang berbeda-beda. Alih-alih penafsiran dalam diskursus tersebut dapat menyelesaikan persoalan dengan damai. Tidak jarang perbedaan tersebut disikapi dengan kekerasan, menyerang kelompok lain, merusak fasilitas umum dengan cara membakar, membongkar dan lain sebagainya.[5] Hal ini terbukti dimana berbagai kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama masih marak terjadi di Indonesia.[6] Dalam catatan KOMNASHAM sedikitnya sepanjang Januari hingga November 2007, dapat dicatat bahwa telah terjadi 135 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori.[7]

 

Kekerasan akan terus terjadi jika kedua pandangan di atas masih dipertahankan. Pandangan yang menempatkan HAM sebagai tameng untuk berbuat sebebas-bebasnya serta pandangan yang menolak HAM terlalu berlebihan, keduanya kontraporduktif dengan upaya perlindungan HAM di Indonesia atau akan mendorong munculnya berbagai pelanggaran HAM.  Kondisi ini akan semakin memprihatinkan jika ada kecenderungan negara untuk melakukan pembiaran terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM.[8] Rendahnya angka indek pengembangan sumberdaya manusia dalam suatu negara menunjukan bahwa rendah pula perlindungan HAM dalam negara tersebut.[9] Menurut data dari Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Development Program/ UNDP) 2009, Indek Pengembangan Sumberdaya Manusia di Indonesia masih menempati rengking yang sangat rendah yaitu 111 dari 182 negara di dunia. [10] Jika dibandingkan pada tahun 2007, tidak terjadi perbaikan yang cukup berarti dimana Indek Pengembangan SDM di Indonesia menempati rengking 107 dari 177 negara.[11]Tentunya hal ini sangat merugikan bagi usaha mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi dalam mencapai tujuan negara. Sebagai sebuah negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam merupakan tantangan yang besar untuk segera membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia 4.


[1]   Hizbut Tahrir misalnya dalam salah satu tulisan yang berjudul: ‘LIBERALISASI BUDAYA MERUSAK BANGSA’ dapat diakses di http://hizbut-tahrir.or.id/2010/02/10/liberalisasi-budaya-mengancam-bangsa-ini  berbendapat bahwa Liberalisasi budaya itu dikemas dalam berbagai program secara internasional yang dikawal oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional. PBB mengeluarkan berbagai konvensi dan kesepakatan internasional terkait dengan isu HAM, kesetaraan gender, dan lain-lain, semisal Konvensi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW), kesepakatan Konferensi Kependudukan (ICPD), MDGs, BPFA dll yang spiritnya sama-sama menuntut kebebasan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kemudian negara-negara Dunia Ketiga (termasuk negeri-negeri Muslim) diharuskan (dipaksa) meratifikasi semua itu. Lahirlah berbagai UU yang melegalkan kebebasan.

[2]    Lihat pula Hizbut Tahrir dalam tulisan lain yang berjudul: ‘Dalil Mendirikan Agama Berdasarkan Syariat Islam’ mencoba membantah pernyataan kelompok yang dikenal liberal dan menolak pendirian negara Isalam dengan memaparkan beberapa dalil adanya perintah mendirikan negara Islam.  Dapat diakses di http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/01/dalil-mendirikan-negara-berdasarkan-syariah-islam, lihat juga Syamsul Arifin, 2009, ‘Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), Dan Demokrasi, Perspektif Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Seminar Nasional HAM dan Penerapan Syariah Dalam Konteks Demokratisasi Di Indoensia, FAI, UMM, menuliskan bahwa tuntutan penerapan syariat Islam oleh Muslim garis keras seperti Laskar jihat, Front Pembela Isalam (FPI), Hizbut Tharir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

[3]    Demikian disampaikan Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah Abu Hafsin Ph.D saat memberi materi dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Brebes di Islamic Centre Ahad pada 24 Mei 2009, dapat diakses di http://majelisfathulhidayah.wordpress.com/2009/05/26/sulit-pendirian-negara-islam

[4]   Supriyanto Abdi, dalam Catatan Pinggiran dengan judul ‘Memikirkan Kembali Relasi Islam dan HAM’ memaparkan bahwa sekalipun harus diakui bahwa HAM berasal dari Barat, namun antara Islam dan Barat sesungguhnya terdapat titik temu yaitu bahwa keduanya mendukung perdamaian, toleransi, kemerdekaan hati­nurani, martabat dan kesetaraan orang per orang, dan keadilan social. Gerakan untuk melawan HAM dan Barat sesungguhnya menegasikan kepentingan Islam sendiri. Oleh karena itu menerima dan mengakui universalitas HAM dan membangun relasi internasional yang lebih dialogis dan kooperatif, tinjauan kritis harus terus dialamatkan kepada para aktor yang mengaku sebagai pembela dan pahlawan HAM, khususnya negara-negara Barat. Ini penting dilakukan untuk mengurangi dan menghindari standar ganda yang sering dilakukan oleh negara-negara tersebut, khususnya Amerika, dalam menegakkan HAM. Bisa diakses di http://pusham.uii.ac.id/index.php?&page=caping&id=24. Kemudian Abd Rohim Ghazali secara lebih luas menarik HAM dengan kata Demokrasi dimana salah satu ciri dari Demokrasi adalah adanya perlindungan HAM dan kemudian dalam tulisannya yang berjudul ‘Menggugat Hubungan Islam dan Demokrasi’ dapat diakses melalui http://pdfdatabase.com/download/menggugat-hubungan-islam-dan-demokrasi-pdf-8283278.html menyimpulkan bahwa ditinjau dari aspek ontologis dan epistimologis tidak ada relasi antara Islam dan Demokrasi, dimana secara epistimologis Ghazali berpendapat bahwa Demokrasi merupakan kebutuhan manusia, memiliki indikator yang bisa diukur dan pertanggungjawabannya hanya pada manusia, sementara Islam merupakan doktrin, hanya dapat diukur secara kualitas dan memiliki pertanggungjawaban kepada Tuhan dan manusia.  Dalam hal ini menurut pandangan Penulis, meskipun Ghazali menyangkal hubungan antara Islam dan Demokrasi dengan dua parameter ontologis dan epistimologis, namun Penulis berpendapat bahwa secara epsitimologis Ghazali sesungguhnya mengakui bahwa antara Islam dan Demokrasi terdapat titik temu, dimana kedua-duanya memilki pertanggungjawaban kepada manusia.

[5]    FPI kembali mendapat sorotan ketika terlibat bentrokan dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama atau berkeyakinan (AKKBB) di sekitar Monas pada 1 Juni 2008. bentrokan ini terjadi akibat perbedaan pandangan soal Ahmadiyah.

[6]  Dalam catatan KOMPAS mengutib pernyataan Kyai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Pengurus Pondok Pesantren Radlatut Thalibin disebutkan bahwa ‘Kekerasan agama yang terjadi selama ini dilakukan oleh pihak-pihak yang begitu bersemangat dalam praktik ritual hidup keagamaan tetapi pengamalannya masih kurang, sehingga diperlukan peran pesantren untuk mengatasi kekerasan yang mengatasnamakan agama’.

[7]   Lihat Laporan Tahunan 2007 KOMNASHAM, diakses oleh Penulis pada 11 Januari 2009 di http://komnasham.or.id

[8]    Berbagai kasus pelanggaran HAM Berat seperti kasus Tri Sakti, Semanggi I dan II, Tanjung Priok dll, sampai saat ini belum ditindak lanjuti penegakan hukumnya oleh negara. Negara terkesan membiarkan pelaku-pelakunya tetap bebas menghirup udara segar.

[9]   Pan Moh. Faiz, Human Rights Protection and Constitutional Review: A Basic Foundation of Sustainable Development in Indonesia, International Students’Scientific Meeting 2008 in Delft University of Technology, Delft, The Netherlands on 13-15 May 2008 organized by The Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) and Indonesian Student Association in the Netherlands, dapat diakses di http://panmohamadfaiz.com/page/4/?s=constitutional+review  diakses oleh Penulis 7 Maret 2009

[10]  Indek Pengembangan Sumberdaya Manusia di Indonesia dapat diakses di http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html, diakses oleh Penulis tanggal 11 Februari 2009

[11] The Human Development Index Report of Indonesia 2007/2008 dapat diakses pada

http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html, akses terakhir pada Januari 2009.