»

Jan 30

Mengenal Gugatan Citizen Lawsuit (Sebuah Pengantar) oleh Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.

Bahwa dewasa ini urusan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara semakin kompleks. Kekompleksitasan urusan tersebut tidak jarang menyita perhatian, dan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penyelenggara negara baik dari aspek sumberdaya manusia maupun sumber pembiayaan, sering kali penyelenggara negara lalai dalam memenuhi seluruh kewajiban baik yang dimuat dalam Konstitusi (UUD 1945), peraturan PerUUan tertulis lainnya, maupun norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kelalaian yang dilakukan oleh negara beserta penyelanggara lainnya dapat saja berupa abuse of power (penyelahgunaan kekuasaan) baik yang bersifat aktif (act by commission) maupun yang bersifat pasif (act by ommission) atau pembiaran terhadap timbulnya kerugian materriil maupun formil yang diderita oleh warga negara secara berkelanjutan. Di satu sisi, adanya pengakuan dan jaminan atas hak asasi warga negara yang semakin kuat mulai dari amandemen UUD 1945 Pasal 28, 28I sd 28J, dibuatnya UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Ratifikasinya berbagai Covenant Internasional bidang Ham baik Covenant on Civil and Political Rights melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 serta Covenant on Economical, Social and Cultaral Rights 1966 melalui UU Nomor 11 Tahun 2005, maka kedudukan hukum warga negara semakin kuat ketika vis a vis penyelenggara negara. Dengan demikian, ketika warga negara merasa hak-haknya dirugikan oleh penyelanggara negara, maka advokasi yang dilakukan oleh warga negara melalui jalur litigasi semakin beragam.

Jika dahulu warga negara menggunakan mekanisme Class Action untuk menggugat pihak lain yang dinilai melakukan kerugian materriil dan formil baik secara bersama-sama maupun diwakili oleh ornop (legal standing), namun dewasa ini juga mencoba jenis gugatan yang lain yang biasa dipraktekkan di negara-negara Common Law yaitu Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) atau yang di negara Eropa Kontinantal dikenal sebagai Actio Popularis. Jika jenis gugatan Class Action telah ada pengaturannya seacra jelas dalam peraturan tertulis seperti UU Lingkungan Hidup atau UU Perlindungan Konsumen, serta UU jasa Konstruksi, serta Perma Nomor 1 tahun 2002, dan telah dikuatkan dalam berbagai Yurisprudensi seperti Putusan Pengadilan Nomor:

Namun demikian untuk Gugatan CLS, merupakan jenis gugatan yang diterima oleh Pengadilan Negeri sebagi sebuah bentuk terobosan Hukum yang harus diapresiasi sehingga meskipun belum diatur secara jelas dalam peraturan tertulis, namun setidaknya ada beberapa aturan hukum tertulis yang mengamatkan kepada Pengadilan untuk mengambil langkah-langkah yang progesif dalam menghadapi gugatan jenis ini serta prinsip-prinsip hukum yang mengisayaratkan bahwa hakim tidak bvoleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya melainkan harus memeriksa dan mengadilinya.

Setidak-tidaknya ada beberapa perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang didaftarkan secara Citizen Lawsuit. Namun demikian, seiring dengan perkembangan jenis gugatan ini, masih banyak pihak yang tidka memahami secara komprehensip tentang karakteristik dari CLs yang seharusnya dibedakan atau tidak dicampuradukan dengan gugatan jenis lainnya seperti Class Action  ataupun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum biasa. Alhasil banyak gugatan CLs yang secara terpaksa ditolak oleh majelis Hakim karena tidak mengikuti syarat formil terkait CLs atau bahkan mencampurkadukan dengan Gugatan PTUN, permohonan Judicial review yang kesemuanya memang bermuara dari munculnya kebijakan publik yang dinilai merugikan warga negara (public interest. Atas dasar latar belakang tersebut di atas, tulisan  ini mencoba memaparkan secara gemblang mengenai Gugatan CLs bahkan dengan menggunakan perbandingan dengan jenis gugatan lainnya, sehingga diharapkan terdapat pemahaman yang komprehensip dari masyarakat atau warga negara dalam memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme CLs,