«

»

Jan 30

Prinsip Universalitas HAM Bukan Ancaman Bagi Islam

oleh

Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Resistensi beberapa kalangan terhadap prinsip universalitas HAM telah menempatkan prinsip relativitas sebagai paham yang lebih tepat dalam upaya perlindungan HAM.[1] Prinsip relativitas meyakini bahwa HAM tidak dapat diberlakukan sama di setiap wilayah atau suatu negara. Hal ini akan sangat terantung dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya suatu negara.[2] Prinsip ini mencoba mempertentangkan Islam dengan HAM, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Hantington yang menempatkan HAM sebagai produk Barat sehingga tidak cocok dengan budaya Non Barat.[3] Sementara, prinsip universalitas menganggap bahwa HAM berlaku universal artinya HAM berlaku bagi setiap orang dimanapun dia berada tanpa memandang berbedaan.[4] Artinya HAM berlaku bagi Islam dan Non Islam, minoritas dan mayoritas, laki-laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dsb. Paham universalitas HAM menguat setelah dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditandai dengan diterimanya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948 sebagai instrumen penting dalam melindungi manusia.  Kemudian pada tahun 1966 DUHAM ditindaklanjuti dengan dua perjanjian internasional yaitu The International Covenant on Civil and Politicaal Rights (CCPR) dan The International Covenant on Economical and Social and Cultural Rights (CESCR) yang menjadikan ketentuan DUHAM mengikat secara hukum, memberikan penjabaran lebih rinci mengenai hak-hak asasi yang dilindungi, dan memberikan tatacara pelaksanaan yang harus diikuti negara-negara anggota.[5]

Istilah Hak Asasi Manusia yang oleh A Hand Book of International Human Rights Terminology diartikan sebagai : ’Human rights is legally enforceable claim or enttitlement that is held by individual human being vis a vis the State Government for the protection of the inherent human dignity of the human being. Others hold that human ights can also be held by collective group of human beings’.[6] Jadi HAM adalah tuntutan yang dapat dipaksakan pemenuhannya secara hukum dan HAM melekat pada disi setiap manusia karena krodatnya sebagai manusia dimana Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu tersebut. HAM juga berlaku bagi kelompok individu untuk menghormati martabat kemanusiaannya. Dalam kontek Indonesia, upaya Pemerintah dalam menjamin HAM setiap warga negaranya, didasarkan pada segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mulai dari UUD 1945, Tap MPR, UU serta peraturan lain di bawahnya. Indonesia juga mengakui keberlakukan dari DUHAM 1948, CCPR 1966, CESCR 1966 sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum positif Indonesia. Namun demikian, apakah segala aturan terkait dengan HAM yang menjadi dasar perlindungan HAM di Indonesia memperhatikan kepentingan Islam sebagai kelompok mayoritas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dalam Islam? Dalam tulisan ini akan mencoba melihat sejauh mana keselarasan antara prinsip-prinsip HAM dengan prinsip HAM dalam Islam.

Masdar F. Mas’udi mengemukakan lima prinsip HAM dalam Islam, yaitu:[7]a. Hak perlindungan hidup dan jiwa  artinya perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tidak bia ditawar. Kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. b.Perlindungan Keyakinan. Dalam ajaran Laiqrah fi’dhin (tidak ada pemaksaan dalam agama) atau Lakum dienukum waliyadien (bagimu agamamu, bagiku agamaku), jelas mengandung makna bahwa tidka diperbolehkan ada pemaksaan dalam memeluk agama. Hal ini juga tidak berbeda dengan hak kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan HAM Nasional dan Internasional sebagaimana telah diuraikan di atas.  c. Hak Perlindungan terhadap akal pikiran, artinya Islam melindungi hak kebebasan berpendapat dan mendapatkan pendidikan. d. Perlindungan terhadap hak milik.

Jika meninjau prinsip-prinsip HAM Islam di atas, untuk menguji benarkan HAM bersifat universal sehingga bisa diterima baik oleh Islam maupun non Islam, beberapa penjelasan di bawah ini mengulas bagaimana prinsip-prinsip HAM Islam juga diadobsi oleh DUHAM. Pertama, HAM adalah  milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia, sebagaimana tersebut dalam DUHAM Pasal 1: “All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Penggunaan istilah “all human beings” berarti bahwa “everyone (setiap orang)” memiliki hak yang sama atau dengan kata lain “ no one (tidak seorangpun)” boleh diabaikan hak-haknya atau diperlakukan secara berbeda berdasarkan misalnya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya. Penggunaan istilah yang menunjukkan prinsip universalitas ini juga ditemui di beberapa Konvensi HAM lainnya seperti CCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) menggunakan kata “every human beings”  di PAsal 6, kata “every on” di Pasal 9 ayat (1), 12 (1), (2), Pasal 14 (2), (3) dan (5), Pasal 16, Pasal 17 (2), PAsal 18 (1), Pasal 19, dan Pasal 22. Sedangkan istilah “all person” dipakai di Pasal 10 (1), 14 (1), 26, “anyone” di Pasal 6 (4), Pasal 9 (2-5) serta kata “no one” di Pasal 6,7,11,15, dan 17 (1). Di  Konvensi HAM Amerika (American Convention on Human Rights 1969) juga dijumpai di hamper setiap pasal yang secara keseluruhan berjumlah 43 pasal penggunaan istilah ”every person”, ”no one”, ”every one”, “any one” secara bergantian. Lebih menarik dalam salah satu ketentuan yaitu Pasal 19 secara khusus disebut istilah “every minor child”[8] yang menunjukkan bahwa secara eksplisit dan tegas hak anak kecil diperhatikan sebagai bagian dari keluarga, masyarakat dan Negara Amerika Serikat dalam Konvensi HAM Amerika ini. Sedangkan dalam African Charter on Human Rights and People’s Rights di beberapa Pasal yang berjumlah 51 pasal menggunakan istilah yang sedikit berbeda yaitu “every individual” dan “all peoples”.

Kedua, bahwa setiap orang yang dilahirkan secara bebas dan memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan karena alasan tertentu. Secara bebas dan memiliki hak yang sama ini artinya bahwa semua orang tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya.  Hal ini bisa kita lihat dalam DUHAM Pasal 1 : “All human beings are born free and equal in dignity and rights…..”. Begitu pula yang disebutkan dalam CESCR Pasal 2 : “…..Everyone is entitled to all rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national, or social origion, property, birth or other status”. Perlindungan HAM di tingkat regional seperti benua Eropa, Amerika dan Afrika, prinsip equality ini juga diadobsi secara jelas. Di Amerika misalnya berdasarkan Konvensi HAM Amerika (American Convention on Human Rights 1969) yang ditandatangai di San Jose pada 22 November 1969 dan berlaku efektif sejak 18 Juli 1978 misalnya pada bagian Pembukaan disebutkan bahwa:[9]

”The American States signatory to the present Convention,…..Recognizing that the essential rights of man are not derived from one’s being a national of a certain state but are based upon attributes of the human personality, and that they therefore justify international protection in the form of a Convention reinforcing or complementing the protection provided by the domestic law of American States.”

Dalam hal ini jelas bahwa dengan adanya Konvensi ini maka Negara Amerikat menyadari bahwa hak asasi manusia sesungguhnya bukan diturunkan oleh Negara dimana dia menjadi warga Negara tapi didasarkan karena dirinya sebagai manusia dan oleh karenannya menurut Konvensi ini setiap hak dari manusia tersebut dijamin perlindungannya secara internasional oleh Hukum Nasional di Amerika Serikat. Jadi jelas bahwa menurut Konvensi HAM AS, setiap orang yang berada di wilayah AS berhak mendapatkan perlindungan haknya secara sama semata-mata karena mereka sebagai manusia meskipun orang-orang tersebut memiliki atau berasal dari kebangsaan yang berbeda.

Begitu pula di region Eropa melalui European Social Charter (Undang-Undang Sosial Eropa) yang disahkan di Turin pada 18 Oktober 1961 dan berlaku efektif sejak 26 Februari 1965 pada Alenia III dinyatakan bahwa :[10] “The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,…..Considering that the enjoyment of social rights should be secured withouth discrimination on the grounds of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origion.

Meskipun menurut UU HAM Eropa tidak secara tegas menyebut kata “Human Rights” melainkan memakai istilah yang lebih sempit yaitu “Social Rights”, namun jelas bahwa pelarangan diskriminasi karena alas an tertentu tidak dibenarkan dalam UU ini. Artinya bahwa setiap orang harus diperlakukan secara sama oleh Pemerintah yang menandatangai UU ini dan menjadi anggota dari Komisi Eropa ini.

Sementara itu menurut African Charter on Human Rights and People’s Rights (UU Afrika tentang HAM dan Hak-hak Manusia) pada bagian Pembukaan Alenia III dinyatakan bahwa  dengan memperhatikan pentingnya persatuan di Afrika maka kebebasan, persamaan, keadilan, peangkuan adalah tujuan yang terpenting dalam rangka mencapai legitimasi dari aspirasi seluruh rakyat Afrika. Jadi pengakuan prinsip equality dalam perlindungan HAM di Afrika juga dianggap sangat penting guna menuju persatuan rakyat Afrika yang lebih solid. “Considering the Charter of the Organization of Africa Unity, which dispute that ‘freedom, equality, justice and dignity are essential objectives for achievement of the legitimate aspiration of the African peoples”.

Lalu bagaimana dengan Negara Islam seperti Arab Saudi, apakah HAM menampakkan wajah yang berbeda dalam pengakuan terhadap prinsip equality? Menurut The Arab Charter of Human Rights yang disahkan pada tanggal 15 September 1994, pada Pembukaan Alenia II dinyatakan bahwa: “Having achievement the everlasting principles established by the Islamic Shari’a and the other divine religions enshrined in brotherhood and equality v amongst human beings”. Meskipun Konvensi HAM di Arab ini baru disahkan pada tahun 1994, namun dalam hal pengakuan terhadap prinsip equality setiap manusia diakui dalam Konvensi ini sebagai bagian dari upaya tanpa henti dalam mencapai prinsip yang telah ada dalam Hukum Islam (Islamic Shari’a) termasuk hidup berdampingin dengan beda agama.  Sedangkan prinsip “tanpa diskriminasi” secara tegas dinyatakan dalam Bagian Kedua Pasal 2 bahkan secara eksplisit pelarangan diskriminasi terhadap pria dan wanita dinyatakan sebagai berkut: “…that every individual located within its territory and subject to its jurisdiction, shall have the right to enjoy all rights and freedoms recognized in this (Charter), withouth distinction on th basis of race, colour, sex, age, religion, political, opinion, national or social orihion, wealth, birth, or other status, and without any discrimination between men and women.”

Di negara Islam lainnya juga telah menerima dan menerapkan prinsip demokrasi yang salah satunya terdapat pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, sebagaimana dikutip oleh Naoh Feldman, yang menyebutkan bahwa: ‘Currently, the constitution of Iraq and Afganistan do guarantee equality for men and women’.[11] Dari uraian di atas menunjukan bahwa baik di negara-negara dimana Islam sebagai minoritas seperti Amerika Serikat dan Eropa, hak-hak mereka dijamin didalam UU HAM yang berlaku di negara tersebut, begitu pula di negara-negara dimana Islam sebagai mayoritas, sebab berdasarkan Pasal 1 DUHAM, HAM tidak memandang perbedaan baik itu agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya.

Ketiga, dokumen-dokumen HAM ditingkat regional juga memandang standar universal HAM harus ditaat oleh seluruh negara di dunia. Pandangan yang menyatakan bahwa hanya negara-negara Barat yang memiliki kepentingan dalam penerimaan DUHAM sebagai standar HAM universal sudah tidak relevan lagi setelah diadakannya Konferensi Internasional HAM di Teheran, Iran pada 22 April- 13 May 1968,[12] dimana konferensi tersebut dihadiir oleh negara-negara Islam. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bagian dari PBB dan sebagai negara yang meratifikasi dokumen-dokumen HAM Internasional didalam merumuskan berbagai peraturan ditingkat nasional senantiasa merujuk pada dokumen-dokumen HAM internasional tersebut. Jadi sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa HAM secara historis berasal dari Barat, namun penerimaan HAM secara universal telah mendapatkan pengakuan yang sangat kuat baik oleh negara-negara Barat sendiri maupun oleh negara-negara Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan keikutrestaan dan ratifikasi terhadap dokumen-dokumen HAM yang dilakukan oleh negara tersebut. Lahirnya dua kovenan internasional yaitu CCPR 1966 dan CESCR 1966 sebagai turunan dari Deklarasai HAM Sedunia 1948, telah meningkat kedudukannya dari bentuk Perjanjian Internasional menjadi Hukum Kebiasaan Internasional/International Law Custom. Terlebih setelah negara-negara yang menjadi anggota pada tahun 2007 telah mencapai 143 peserta sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya.

 


[1]  Said Aqiel Siraj, Islam Kebangsaan, Figh Demokratik Kaum Santri, Pustaka Ciganjur, Jakarta, 1992.

[2]  Lihat pula Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni bandung, 2000, hal. 60-61.

[3]  Lihat Ann Elizabeth Mayer, ‘Universal versus Islamic Human Rights’, A Clash of Culture or a Clash with a Construct?’, Michigan Journal of International Law, Vol.15 No.2 Winter 1994.

[4]  Christian Tomuschat, Human Rights, Between Idealism and Realism, Oxford University Press, 2003.

[5] Lihat David Weissbrodt, dalam Peter Davies, ‘Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, A. Rahman (ed)., yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1994.

[6] H. Victor Conde, A Hand Book of International Human Rights Terminology, University of Nebraska Press, hlm. 58.

[7] Masudi, Masdar F (2000), ‘Hak Aasai Manusia Dalam Islam’, dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardilah (eds), Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi, (Jakarta: CESDA LP3ES), hlm. 66.

[8]  Article 19: “every nimor child has the right to the measures of protection requaried by his condition as a minor, on the part of his family, society and the State.”

[9]  Lihat American Convention on Human Rights di International Law, Human Rights, Mr. P. van Dijk (et.all), (eds)., Fourth Revised edition, Koninklijke vermande, page. 277.

[10] Ibid, page. 215

[11]  Noah Feldman, ‘The fall and Rise of The Islamic State, American Muslims For Constructive Engagement, Alison Lake (ed), 2008.

[12] Krzytof Drzewicki, Internationalization of Human Rights and Their Jurizdiction, dalam Raija Hanski and Markku Suksi, An Introduction to the International Protection of Human Rights, A Textbook, second revised edition, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, 2004.