«

»

Jan 30

Sifat Saling Ketergantungan (Interdependency Principles) Antara Hak Sipol dan Hak Ekosob

oleh

Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

 

The International Covenant on Economical and Social Rights (untuk selanjutnya disingkat CESCR) telah disusun dan disepakati sebagai bagian dari Hukum HAM Internasional (The International Bill of Rights)[1] dengan maksud tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia sehingga manusia dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bebas, aman, terlindungi dan hidup sehat. Hak untuk hidup sebagai hak yang paling kodrati tidak akan dapat pernah tercapai kecuali semua hak-hak dasar yang dibutuhkan ketika manusia hidup seperti “hak untuk bekerja, makan, rumah, kesehatan, pendidikan, dan budaya” dapat tercukupi (adequatelay) dan tersedia (available) bagi setiap orang.[2] Selaras dengan tujuan fundamental inilah, maka dibentuklah instrumen HAM Internasional memberikan perlindungan baik kepada individu atau kelompok tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tertuang dalam CESCR 1966. CESCR[3] secara garis besar memberikan pengakuan terhadap hak untuk bekerja, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk kehidupan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pengembangan budaya, dsb. Hak atas penghidupan yang layak yang akan ditelaah dalam tulisan ini akan difokuskan pada hak atas rumah dan air bersih.

Dibandingkan dengan hak sipil dan politik termuat dalam CCPR, seringkali hak ekonomi, sosial dan budaya dipandang sebagai hak generasi kedua dimana pemenuhannya tidak dapat dipaksakan (unforceable), tidak dapat dituntut di muka pengadilan (nonjusticiable), dan hanya dapat dipenuhi oleh negara secara bertahap (to be fulfilled progresively). Namun demikian, seiring dengan diakuinya sistem Hukum HAM secara global yang ditandai dengan penerimaan DUHAM 1948, maka negara-negara di dunia secara berulang-ulang menegaskan melalui Konferensi Dunia tentang HAM Tahun 1993  dengan menyatakan bahwa kedua bidang HAM yaitu CCPR dan CESCR tersebut memiliki kedudukan yang sama penting. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 32/130 pada Desember 1977 menyatakan bahwa:

“(a) All human rights and fundamental freedoms are invisilbe and interdependent; equal attention and urgent consideration should be given to the implementation, promotion, and protection of both civil and political, and economical, social and cultural rights; (b) The full realization of civil and political rights without the enjoyment of economic, social and cultural rights is impossible; the achievement of lasting progress in the implementation of human rights is dependent upon sound and effective national and international policies of economica and social development, as recognized by the Proclamation of Teheran of 1968”.[4]

Pada Tahun 2002 Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the  Committee on Economic, Social and Cultural Rights) dalam Komentar Umum  (General Comment) No. 15, secara tegas memberikan penafsiran tentang pasal 11  dan pasal 12 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), bahwa hak atas air adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya.  Dalam argumentasinya, Komite ini menunjukkan bahwa banyak hak asasi manusia  lainnya tidak dapat didapatkan oleh manusia jika sebelumnya tidak dikenal adanya  hak atas air.   Hak Hidup (the right to life) , hak untuk mendapatkan makanan (the right to food), hak untuk mempertahankan kesehatan (the right to maintain health level) adalah hak-hak yang dalam upaya untuk memenuhinya membutuhkan hak atas air (the right to water) – sebagai prasyaratnya.  Disebutkan bahwa air tidak saja dibutuhkan untuk minum tetapi juga bagian yang tak terpisahkan dari proses pengolahan makanan, atau penciptaan kondisi perumahan yang sehat dan kebutuhan manusia lainnya akan kehidupan. Lebih jauh  bahkan ditegaskan bahwa komite tersebut memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin adanya hak atas air bagi setiap warga negaranya.

Dengan demikian, jelas bahwa baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena memiliki sifat saling ketergantungan dan keduanya memerlukan perhatian yang sama dari negara baik dalam hal penerapannya, sosialisasinya maupun perlindungannya. Hal ini mengingat bahwa pemenuhan hak sipil dan politik saja tanpa pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya seseorang sangatlah tidak mungkin. Oleh karena itu untuk mewujudkan terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya dibutuhkan dukungan baik dari kebijakan nasional atau internasional. Dengan demikian, segala bentuk penyangkalan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang didukung oleh pendapat yang masih menempatkan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak yang tidak nyata, hak yang tidak membutuhkan keterlibatan negara, atau hak yang dapat dipenuhi secara bertahap, hanyalah sebagai pandangan yang tidak relevan lagi. Terlebih ketika CESCR telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2200 A (XXI) pada Desember 1966 dan telah entry into force sejak 3 January 1976. Bahkan saat ini karena jumlah penerimaan CESCR oleh negara-negara sudah sangat besar yaitu 143 negara meratifikasi, maka CESCR sudah mengalami perubahan karakter yang semula hanya merupakan perjanjian multirateral berubah menjadi hukum kebiasaan internasional (international customary law), artinya ia mengikat setiap negara dengan atau tanpa ratifikasi.[5]


[1] Hukum HAM Internasional (atau lebih dikenal dengan The International Bill of Rights) meliputi The Universal Declaration of Human Rights, 1948, The International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) 1966 dan The International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights 1966 (CESCR)

[2] United Nations. 2001. Fact Sheet No. 16 (Rev.1). The Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, Centre for Human Rights United Nations, Geneva.

[3] CESCR terdiri dari 31 pasal.

[4] United Nations. 2001. Fact Sheet No. 16 (Rev.1). ibid. hal.5.

[5] Ifdal Kasim. 2007. Implementasi Hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional. Makalah Seminar Nasional dengan tema ”Menuju Perlindungan dan Pemantauan Yang Efektif Hak Ekonomi, Sodial dan Budaya di Indoensia, kerjasama PUSAHM UII dan Norwegian Centre for Human Rights, Oslo. Lihat juga Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2000.