«

»

Jan 31

Memperbaiki Urat Nadi Kota Mewaspadai Pembunuh Nomor Satu

oleh Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M. (Dosen FH-UMM)

Tulisan ini dimuat di Rubrik TERA Koran Bestari Universitas Muhammadiyah Malang

Kota Malang adalah kota yang sedang berkembang dan memiliki potensi sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri dan Kota Pariwisata. Sebagai kota yang sedang berkembang, Malang tidak luput dari berbagai permasalahan yang dihadapi seperti  permasalahan sosial, lingkungan yang semakin buruk kualitasnya dan juga berbagai masalah transportasi seperti kemacetan, kurangnya prasarana transportasi, ketidakteraturan lalu lintas, dan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas. Sejak sistem transportasi menjadi urat nadi Kota/ Negara dan menunjukan tingkat kemajuan sebuah bangsa, maka pembicaraan mengenai upaya membangun sistem transportasi yang baik, masih sangat relevan.

Masalah kemacetan lalu lintas sudah menjadi momok di Kota Malang, bahkan di Tahun 2015 di prediksi Malang macet total. Kemacetan di Kota Malang disebabkan oleh tingginya jumlah populasi kendaraan bermotor, kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk mentaati peraturan lalu lintas seperti parkir atau menyeberang jalan di sembarang tempat. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari tahun 2006, berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum. Akibatnya, penumpang angkutan umum mulai beralih pada alternatif yang dianggap efektif, ekonomis, nyaman, yaitu sepeda motor. Sehingga jumlah populasi yang semakin besar selian memperparah kemacetan juga berdampak pada meningkatnya resiko kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Di Kota Malang, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2003-2007, khususnya sepeda motor terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan kenaikan kendaraan lainnya dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sepeda motor dari tahun 2003-2006 adalah 16,97%.

Di sisi lain kehadiran UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan belum dirasakan dampak positifnya.  Ancaman sanksi yang sangat rendah bagi yang melanggar ketentuan UU tersebut, sulit untuk membuat masyarakat jera. Misalnya pelanggaran Pasal 281 UU No 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta”. Konsep pidana maksimal membuka ruang bagi penegak hukum untuk melakukan tawar menawar dengan pelanggar, sehingga akan menyebabkan ketentuan tersebut tidak berjalan efektif. Data Kanit Laka Polres Malang Kota, Tahun 2010 korban kecelakaan paling banyak di usia antara 17 sampai 25 tahun (usia produktif) Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 62 orang, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 49 orang, mahasiswa 21 orang dan sekolah dasar dengan jumlah korban 16 orang. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan SIM di Indonesia belum menjadi penentu kelayakan dan kualitas seseorang untuk mengemudi. Kemungkinan menyimpangi aturan dalam memperoleh SIM oleh calon pengemudi turut menyumbang besarnya angka kecelakaan pada usia produktif karena pengemudi tidak kompeten dalam mengendalikan kendaraan dan membahayakan pengguna jalan yang lain.

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi mesin pembunuh tertinggi. Kompas, Sabtu (18/6) memaparkan data yang cukup mencengangkan, di tahun 2010 korban meninggal pada kecelakaan lalu lintas di Indonesia total sejumlah 31.234 jiwa, dan Jawa Tmur menempati rangkin tertinggi. Dan dari 105.913 kejadian yang tercatat di Tahun 2010, 69% diantaranya adalah kecelakaan sepeda motor, 15 % mobil penumpang, 10 % mobil beban, sisanya kendaraan khsuus dan bus.

Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut? Ada beberapa peluang yang secara maksimal bisa kita laksanakan guna mengurangi angka kecelakaan sekaligus meningkatkan tertib berlalu lintas, yaitu pertama dari aspek masyarakat pengguna jalan perlu kiranya terus menerus dibekali dengan pengetahuan pentingnya tertib berlalu lintas baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun informal sehingga dapat memahami dengan baik peraturan lalu lintas dan tertanam kesadaran akan pentingnya menghormati pengguna jalan lainnya. Selain memiliki sistem transportasi terbaik di dunia, Negara Belanda telah menerapkan budaya berlalu lintas bertahun-tahun dimana pejalan kaki dan pengguna sepeda sangat-sangat dihormati oleh kendaraan lainnya. Pelatihan kesopanan berkendaraan, sudah diajarkan sejak masa kanak-kanak dengan praktek berlalu lintas menggunakan sepeda. Anak-anak sudah diajarkan fungsi penting menggunakan helm, cara mengendarai sepeda di jalurnya, cara memberi sinyal saat mau belok dan sebagainya. Pengetahuan itu diberikan secara terus-menerus sehingga tertanam pada memori anak dan harapannya pada saat mereka sudah cukup umur untuk mengemudi kendaraan bermotor, etika kesopanan berkendara sudah ada di pikiran bawah sadarnya. Budaya demikian sudah sepatutnya kita adobsi, jika nilai-nilai tertib berlalu lintas sudah tertanam di masyarakat maka salah satu akar masalah tingginya kecelakaan lalu lintas bisa teratasi.

Kedua, keberadaan UU  Nomor 22 Tahun 2009 meskipun secara substansi lebih bagus dibanding UU sebelumnya, namun masih terdapat tantangan besar untuk menegakkannya secara konsekuen. Ancaman sanksi dan denda yang sangat rendah dari UU tersebut akan semakin tidak berarti ketika hal ini disimpangi oleh aparat penegak hukumnya. Terlebih lagi jika pratek pungutan liar belum bisa dikendalikan. Tentunya hal ini akan semakin memperburuk keadaan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D, bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Jika kita bandingkan dengan apa yang diterapkan di Negara Jerman misalnya, seseorang yang didapati mabuk saat berkendara bisa diancam SIM nya dicabut untuk selamanya atau didenda sampai 45 juta. Sedangkan bagi mereka yang melanggar rambu lalu lintas didenda sampai 35 juta. Sanksi yang sangat keras ini tidak lain adalah demi melindungi nyawa orang lain dan membuat jera bagi mereka yang melanggarnya.

Ketiga, pembatasan peredaran jumlah kendaraan dengan membatasi jumlah peredaran sepeda motor. Kebijakan Perbankan yang mempermudah sistem kredit sepeda motor dengan bunga sangat rendah bukanlah solusi cerdas bagi masyarakat. Perbankan seharusnya mendorong masyarakat untuk produktif bukan menjadi masyarakat konsumtif. Selian itu, perlu adanya kebijakan tegas mengenai Uji KIR kendaraan sehingga kendaraan yang sudah tua seharusnya tidak boleh diperjualbelikan, karena selain menyulitkan didalam menekan populasi jumlah kendaraan juga berdampak buruk menimbulkan pencemaran lingkungan udara.

Keempat,  memperketat sistem perolehan SIM.  Jika seseorang ingin mendapatkan SIM maka selain harus memenuhi syarat administrasi, mereka harus melakukan ujian secara serius dengan biaya yang cukup mahal. Ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pengemudi kendaraan yang tidak kompeten. Sim yang mahal ini akan bisa berlaku seumur hidup dengan catatan,  jika si pemegang SIM melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi dan akan  mengurangi  point dengan cara di tandai oleh petugas di SIM tersebut. Jika si pemegang SIM melakukan pelanggaran 3 (tiga) kali maka pemegang SIM bisa kehilangan pointnya sehingga  SIM tersebut bisa dicabut. Dengan demikian SIM benar-benar menunjukan kualitas pengemudi.

Kelima, perbaikan sistem dan manajemen angkutan umum baik dengan penambahan fasilitas dan kenyamanannya,  kapasistas penumpangnya juga penjadwalannya. Pengelolaan angkutan umum ini harus dikelola oleh perusahaan yang baik sehingga pengemudi mendapatkan gaji bulanan dan bukan sisa dari setoran. Jadi penghasilan sopir tidak ditentukan oleh sedikit banyaknya penumpang. Oleh karena itu tidak terjadi lagi angkutan umum berhenti disembarang tempat untuk mencari penumpang sehingga dapat menimbulkan kemacetan dan penumpang akan merasa tidak nyaman   karena harus menunggu sampai kendaraan penuh.

Jika sistem transportasi yang baik dan tertib berlalu lintas di Kota Malang khususnya dan Indonesia pada umumnya telah terwujud, maka hal ini tidak hanya menunjang keberadaan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata, namun semakin meningkatkan rasa aman dan rasa nyaman warga masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat semakin baik (CSP).