«

»

Jan 31

Pengabaian Hak Ekosob warga negara korban bencana alam sebagai bentuk pelanggaran HAM

oleh Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M. (Dosen FH-UMM)

(Lihat tulisan selengkapnya di Jurnal Transisi Volume 3, No.2 Tahun 2009 ISSn: 1978-4287 Berjudul: “Politisasi Bencana dan Hak Ekosob Rakyat, Memimpikan Parpol Negara Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, Penerbit Instrans Institute )

Pelanggaran hak asasi manusia didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. [1]. Eleman-elemen yang merupakan pelanggaran hukum internasional biasanya dirumuskan sebagai (1) melakukan perbuatan (act) yang tidak diperbolehkan, atau tidak melakukan (ommsission) tindakan yang diwajibkan berdasarkan hukum internasional, dan (3) melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM tidak hanya berupa kegagalan (act by commission) suatu negara dalam memenuhi kewajiban internasional namun juga dapat berupa sikap diam-nya negara (act by ommission)  atas tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan. Misalnya sikap diamnya negara atas tindakan aparatus negara yang menyalahgunakan kewanangannya (abuse of power) yang merugikan warga negaranya atau sikap diamnya negara terhadap kondisi buruk yang menimpa warga negaranya merupakan suatu pelanggaran yang dikategorikan act by ommission. Dalam membahas persoalan tentang jaminan hukum hak rakyat dibidang ekonomi, sosial dan budaya, tentunya tidak sebatas pada bagaimana kualitas substansi hukum yang mengatur persoalan ini dalam setiap Hukum Nasional, namun juga harus memperhatikan sejuah mana ketaatan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang secara sadar menerima dan mengakui ketentuan-ketentuan Hukum Internasional khususnya yang sudah menjadi bagian dari hukum positif negara kita. Hal ini perlu ditegaskan mengingat masih banyak pandangan dan praktek yang mengatakan bahwa Hukum Nasional  dan Hukum Internasional terpisah satu sama lainnya. Sehingga pembuat UU, penegak hukum atau bahkan pembuat kebijakan sering kali menanggalkan sifat  mengikat dari Hukum Internasional yang dimaksud dan tindakan ini sering berimplikasi pada terampasnya hak-hak rakyat yang telah diakui oleh masyarakat Internasional sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang-kurangi oleh siapapun tak terkecuali oleh negara kecuali dalam hal-hal tertentu yang itupun harus diatur secara jelas dan tegas melalui UU.

Pertama, untuk melihat sejuah mana Indonesia sebagai negara peserta CESCR telah memenuhi kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya setiap warga negaranya melalui cara menyesuaikan atau merubah segala bentuk PerUUan di pusat dan daerah, maka dalam sub bab ini akan ditelaah kesesuaian substansi CESCR khususnya yang menyangkut hak atas rumah dan air bersih dalam perUUan di tingkat pusat dan daerah yaitu mulai dari UUD 1945, UU, PP, Perda dan atau peraturan pelaksana lainnya yang terkait.

Setelah mengalami empat kali perubahan, khususnya pada Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, dimana terdapat beberapa Pasal terkait HAM yang mengalami perubahan dan penambahan, UUD 1945 dinilai lebih rinci dalam mengatur dan menjamin perlindungan HAM dibanding Pasal 28 sebelum perubahan. Tentunya hal ini patut diapresiasi. Namun sudahkah ketentuan Pasal 28 yang dinilai lebih rinci tersebut telah selaras dengan isi CESCR yang baru diratifikasi Indonesia tahun 2005, tentunya perlu ditelaah lebih lanjut.

Terkiat dengan hak atas rumah, UUD 1945 khususnya Pasal 28H Ayat (1) dikatakan bahwa :”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bahwa penggunaan istilah “pengakuan hak atas penghidupan yang layak” pada Pasal 11 Ayat (1) CESCR mengandung makna kehidupan yang layak meliputi kecukupan makanan, pakaian dan rumah, sedangkan dalam Pasal 28H Ayat (1) sedikit berbeda dengan yang dipakai dalam Pasal 28H yang memilih menggunakan istilah lain yaitu ”hak hidup sejahtera lahir dan batin”.   Sedangkan hak lain sebagai wujud kehidupan sejahtera adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Di dalam CESCR, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki makna yang tidak secara langsung merujuk pada hak untuk mendapatkan kecukupan makanan. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan apa yang dikehendaki dalam CESCR yang secara tegas memberikan pengakuan dan membebani setiap negara peserta untuk menjamin hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan kecukupan makanan. Dengan demikian, Indonesia sebagai negaranya yang meratifikasi CESCR belum berhasil menjamin dalam konstitusinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang didalamnya meliputi hak untuk mendapatkan pakaian yang cukup, makanan yang cukup (termasuk air bersih) dan rumah yang memamadi. Konsep yang ada dalam UUD 1945 Pasal 28H tersebut di atas hanya mengulang ketentuan yang ada dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang memang lebih dulu dibuat (satu tahun sebelum amandemen Pasal 28 dilakukan).  Dalam Undang-Undang Nomo 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan bahwa:

(1)  Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2)  Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera, lahir dan batin; (3)  Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jika yang dimaksud sebagai ”hak untuk meningkatkan taraf hidup” dimaknai sama dengan ”hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak” sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) CESCR, maka hak untuk meningkatkan taraf hidup ini harus diterjemahkan sebagai hak untuk mendapatkan makanan yang cukup, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, setelah ditelusuri pada Bagian Penjelasan dari UU ini, tidak ada satupun penjelasan yang memberikan definisi lebih lanjut yang dimaksdu sebagai ”hak untuk meningkatkan taraf hidup”. Dengan demikian, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai UU HAM di Indonesia yang diharapkan menjadi peraturan pelaksana dari Pasal 28 UUD 1945 justru memberikan pengaturan yang sangat lemah atas hak setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak, atau tidak ada jeminan yang secara eksplisit atas pengakuan terhadap ”hak untuk mendapatkan kecukupan makanan, pakaian dan perumahan”. Dengan demikian sesungguhnya Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) lebih diarahkan pada pengakuan ”hak hidup” sebagai bagian dari hak sipil dan politik dan bukan pada konteks pengakuan hak ekonomi sosial dan budaya. Dengan kata lain, penghormatan negara terhadap hak setiap orang atas penghidupan yang layak yang didalamnya mencakup hak atas rumah  baik UUD 1945 maupun UU HAM masih belum selaras dengan ketentuan Pasal 11 CESCR. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa  “Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, termasuk pula pengertian kepemilikan publik oleh  kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif  memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan  pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar  kemakmuran rakyat.  Lebih lanjut penguasaan negara atas air sebagai bagian dari kebutuhan yang  paling mendasar dan hak asasi manusia semakin dipertegas dalam Undang-Undang  Dasar 1945 pasal di pasal Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, Pasal 28C Ayat (1) Setiap orang berhak  mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni  dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat  manusia, Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,  perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa ”perlindungan,  pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Pengakuan UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara khususnya pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Dengan demikian, dalam hal terjadi bencana alam, negara tidak dibenarkan melepaskan tanggungjawab atas pemenuhan hak-hak tersebut dengan dalih bahwa masyarakat kehilangan hak-hak ekosob tersebut akibat bencana alam dan bukan akibat kesalahan Negara. Oleh karena itu, dalam konteks seperti luapan lumpur lapindo, atau gempa di bantul, atau tsunami di Aceh, dimana banyak korban yang kehilangan rumah, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup yang sehat, kehidupan yang layak dll, maka Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut dengan segera. Selain itu, negara tidak boleh bersifat pasif. Terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatasi persoalan hak ekosob bagi korban bencana alam, negara harus secara aktif mengawasi sudahkan substansi ketentuan yang dilahirkan oleh kebijakan tersebut dirasa adil bagi korban baik itu kebijakan mengenai hak untuk mengembalikan kemerdekaannya, hak untuk mendapatkan identitas diri, hak atas hidup keluargannya, hak untuk mendapatkan tempat kediamannya kembali, hak untuk mendapatkan kembali pekerjaannya dan kekayaannya. Adil dalam hal ini tentunya tidak hanya terkait dengan besarnya jumlah yang diterima, namun juga terkait dengan waktu yang cepat dan singkat pemberiannya, sampai kepada mekanisme atau prosedur pencairan dana yang tidak membebani korban kedalam kondisi yang semakin sulit dan tidak menentu. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh negara, sebab kondisi korban akibat bencana yang berlarut-larut dan tidak segera terselesaikan dan sikap diamnya negara atas kondisi tersebut padahal negara sadar bahwa negara memiliki kewajiban Internasional untuk memenuhinya maka hal ini merupakan sebuah bentuk pengabaian hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM/ act by ommission sebagaimana dipaparkan di atas.

 


[1] Lihat Definsi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Jogyakarta, hal. 69.