«

»

Feb 01

Menegakan the rule of law sebuah keniscayaan guna mengembalikan jati diri bangsa

Oleh Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.

(Makalah disampaikan pada Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Pemuda Tingkat Nasional Tahun 2011 Angkatan X Yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemuda Dan Olah Raga Bekerjasama dengan Kementran Pertahanan pada tanggal 19 sd 27 Juli 2011 di Komando Pendidikan (Dodik) Belanegara Rindam V Brawijaya Malang).

Aristoteles[1] mengatakan bahwa manusia sebagai mahluk sosial (zoon politicon[i]) membutuhkan keberadaan manusia yang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia semakin hari semakin kompleks dan menyangkut berbagai urusan mulai dari urusan yang bersifat privat keperdataan (seperti jual-beli, pinjam meminjam, sewa-menyewa, hutang piutang, dll), serta urusan-uruan privat yang bersifat non perdata (seperti menikah, bekerja, sekolah, dll). Saat ini, urusan-uruan tersebut bahkan berlangsung tidak hanya sebatas pada ruang lingkup satu negara saja melainkan sudah lintas negara. Oleh karena itu untuk mempermudah terlaksanakannya urusan-urusan yang semakin kompleks tersebut diperlukan sebuah norma, aturan, tata cara yang biasanya kita disebut sebagai hukum. Hukum atau aturan tersebut ada yang dibuat oleh lembaga pembuat hukum (legislatif) dan biasanya memiliki ciri bersifat kaku, dan mengandung sanksi yang tegas.  Namun ada juga hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat, meskipun tidak tertulis tetapi daya ikatnya diakui oleh masyarakat. Namun ada juga hukum yang dibuat karena kesepakatan para pihak berdasarkan prinsip pacta sunt servanda yaitu perjanjian adalah undang-undanagn bagi para pihak yang membuatnya. Baik hukum yang dibuat oleh UU maupun hukum yang dibuat karena kesepakatan, menghendaki untuk dijalankan dengan baik dan ditegakan. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah harapan setiap orang dan merupakan ciri dari sebuah keberadaban bangsa.

Di sisi yang lain, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.[2] Meskipun sebagai mahluk ciptaan Tuhan, pada hakekatnya memiliki kedudukan yang sederajat, namun demikian dalam suatu interaksi sosial dimana manusia senantiasa berhubungan antara satu dengan yang lain, munculah organisasi kekuasaan yang namanya negara. Kekuasaan yang dijalankan oleh negara haruslah menempatkan kedudukan manusia sama dan sederajat. Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial,[3] untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, persamaan derajat sebagaimana dikenal sebagai prinsip rule of law adalah sebuah keniscayaan sehingga manusia akan berada pada kedudukannya sebagai manusia baik sebagai pribadi maupun mahkluk sosial yang setara dan sederajat dan terhindar dari sifat kesewenang-wenangan sebuah kekuasaan yang akan mengancam sifat dan hakekat manusia itu sendiri. Oleh karena itu penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM merupakan dua aspek penting di dalam mewujudkan the rule of law dan merupakan ramuan dasar dalam membangun bangsa manusia dan menjadi kebutuhan pokok bangsa-bangsa beradab di muka bumi. Dengan demikian topik mengenai bagaimana upaya mewujudkan keduanya dewasa ini di Indonesia masih menjadi topik yang sangat relevan ditengah keragua-raguan bangsa terhadap jati dirinya.[4]

Lalu sejauhmana  penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM merupakan dua aspek penting di dalam mewujudkan the rule of law sudah dijalankan di Indonesia?

Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian besar. Lembaga peradilan sebagai pintu terakhir pencari keadilan masih menghadapi krisis dimana masuk dalam bursa lembaga yang corrupt. Hukum masih belum tidak imparsial. Keadilan masih sering bisa dibeli oleh uang, sehingga ada slogan siapa yang kuat dialah yang menang. Melihat kenyataan yang demikian marilah kita benahi peradilan dengan diawali dari diri sendiri, dengan mempelajari norma atau hukum sekaligus memahami dan menegakannya sesuai dengan keadilan yang benar. Efektifitas penegakan hukum secara teori dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparatur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Ketiga aspek ini merupakan aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, ketimpangan di satu faktor akan menyebabkan hukum tidak dapat berjalan secara efektif.

Dewasa ini perkembangan hukum di Indonesia terjadi sangat pesat sejak amandemen UUD 1945 dilakukan selama 4 (empat) kali. Berbagai produk peraturan perUUan telah dibenahi dan muncul berbagai peratuan yang baru baik dalam lapangan Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dll. Oleh karena itu faktor substansi hukum sesungguhnya di Indonesia sudah mendukung proses penegakan hukum yang baik. Namun demikian, ada faktor lain yang masih perlu dibenahi yaitu faktor aparatur penegak hukum dan faktor budaya hukum masyarakat. Faktor aparatur penegak hukum yang kita ketahui selama ini masih terdapat berbagai kendala selain menyangkut jumlah penegak hukum yang masih rendah, juga sumber daya manusia yang masih rendah. Hal ini ditengarahi merupakan buah dari sistem rekruitmen yang belum terbuka dan masih sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) baik didalam proses rekruitmen penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dll. Kemudian aspek yang ketiga adalah mengapa faktor budaya hukum masyarakat juga dianggap sebagai faktor yang penting di dalam menyumbang keberhasilan dan keefektifan sebuah hukum?.  Ada andagium hukum yang mengatakan bahwa setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang/hukum yang berlaku tersebut. Hal ini didasarkan pada teori fiktie yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum/undang-undang (een ieder wordt geacht de wet/het recht te kennen). Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau membebaskan orang itu dari tuntutan hukum (ignorantia iuris neminem excusat/ignorance of the law excuses no man). Oleha karena itu, masyarakat dituntut untuk melek hukum. Pemahaman yang rendah dari masyarakat akibat pendidikan yang rendah akan hukum akan mempengaruhi kenaikan jumlah pelanggaran hukum. Tidak hanya para penegak hukum yang dituntut tahu hukum, tidak hanya mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah tinggi hukum yang harus memehami hukum, namun semua lapisan masyarakat harus memahami hukum. Oleh karena itu, sosialisasi hukum secara terus menerus kepada masyarakat menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membuka ruang akses informasi hukum seluas-luasnya (acces to justice) kepada masyarakat. Perdilan haruslan menjelma menjadi lembaga yang imparsial namun terbuka kepada masyarakat bukan malah sebaliknya menjadi tempat-tempat angker, tertutup dan tidak jarang membuat masyarakat putus asa karena tidak medapatkan keadilan dalam proses penegakan hukum.

Di sisi yang lain, terkaitt dengan perlindungan HAM di Indonesia ada beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian dan harus segera dibenahi. Meskipun berbagai produk hukum di bidang HAM sejak dibuatnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Amandemen kedua Bab XA UUD 1945 tentang HAM, serta berbagai produk hukum HAM hasil ratifikasi konvensi-konvensi Internasional tentang HAM, namun masih ada sikap ambivalen dari negara dalam mendudukan persoalan perlindungan HAM warga negara, serta sikap setengah hati dari negara untuk menegakkan HAM. Di satu sisi Indonesia dipercaya sebagai negara yang duduk dalam Komisi HAM PBB (United Nation Human Rights Council) dua periode berturut turut dan di Tahun 2011 Indonesia dinominasikan kembali. Kepercayaan ini adalah sebuah kebanggan bagi Indonesia. Namun, disisi lain masih banyak catatan mengenai kondisi HAM di Indonesia yang menjadi perhatian dunia Internasional. Misalnya saja sebagaimana dirilis oleh Harian Kompas (21/7) serta laporan yang disampaikan oleh Human Rights Watch yang bermarkas di New York, Indonesia masih belum memenuhi janji dari 6 (enam) hal yang ditargetkan di bidang HAM[5] yaitu mengenai toleransi dan kebebasan beragama (tolerance and freedoms to religion), Penguatan Komisi HAM baik ditingkat provinsi dan daerah, pengakuan terhadap peran penting Kebebasan Pers, kelanjutan Indonesia meratifikasi berbagai Insterumen HAM Internasional yang penting dan mengharmonisasikan ke dalam Hukum Nasional, upaya aktif Indonesia memerangi soal diskriminasi terhdapa perempuan dan anak serta upaya memerangi perdagangan manusia di level nasional dan internasional, serta penguatan terwujunya pemerintahan yang bersih (good governance) serta prinsip rule of law melalui peningkatan efektifitas institusi hukum. Dari keenam target tersebut, Indonesia masih hanya memenuhi satu saja yaitu Indonesia telah meratifikasi berbagai Insterumen HAM Internasional yang penting dan mengharmonisasikan ke dalam Hukum Nasional, meskipun ada beberapa instrumen Internasional penting yang belum diratifikasi oleh Indonesia dewasa ini misalnya menyangkut perlindungan buruh migran, Statuta Roma, dll.

Berbicara masalah Hak Asasi Manusia (HAM), tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tataran yuridis normatif, saat ini pengakuan dan pengaturan HAM di Indonesia semakin tertata. Hal ini ditandai dengan semakin banyak perangkat hukum yang dibentuk dalam rangka menjamin pengakuan Hak Asasi Manusia, mulai dari lahirnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Amandemen Pasal 28 UUD 1945 Huruf A sampai J (Bab XA),[6] UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Indonesia terhadap Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Indonesia terhadap Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun dalam tataran pragmatis, perangkat hukum tersebut masih ditempatkan sebagai simbol-simbol sehingga penegakan HAM di Indonesia dapat dikatakan masih jalan di tempat. Beberapa faktor yang menjadi penghambat adalah pertama, arah penegakan HAM di Indonesia dalam lima tahun terakhir hanya difokuskan pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (berat)[7] yang terkait dengan penegakan Hak Sipil dan Politik (Sipol).[8] Alih-alih prioritas penanganan ini membawa keadilan bagi korban, hasilnya justru masih banyak pihak yang menilai bahwa penegakan HAM atas pelanggaran HAM berat sarat muatan politis, pemerintah tidak serius dan terkesan sangat melindungi pelaku kejahatan HAM masa lalu.[9] Kedua, pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) warga negara masih dianggap sebagai urusan yang pemenuhannya tergantung pada kemampuan negara. Sehingga kebijakan hukum nasional masih menempatkan pengakuan dan perlindungan hak Ekosob sebagai hak yang tidak diprioritaskan karena anggapan pemegang kekuasaan bahwa Indonesia masih masuk kategori negara berkembang sehingga sangat wajar jika hak Ekosob warga negara masih belum maksimal. Ketiga, lemahnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah tentang arti pentingnya perlindungan Hak Ekosob bagi setiap warga negara. Keempat,  budaya masyarakat Indonesia yang ”nrimo in pandum[10] (menerima apa adanya kondisi yang ada), semakin menempatkan warga negara dalam posisi yang marginal di bidang Ekosob.

 


[1] Thomas Wren, The Philosopical Roots of Phylosophi, Aristotle, dapat diakses di http://www.luc.edu/faculty/twren/Konstanz/Aristotle/ARISTOTLE.pdf

[2] Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886.

[3] Harus diingat bahwa paling tidak terdapat tiga macam teori kontrak sosial masing-masing dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseu yang masing-masing melahirkan konsep negara yang berbeda-beda. Lihat George H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 517 – 596.

[4] Mahfud, Revilatisasai Jati Diri Bangsa Untuk Menegakan Hukum Berkeadilan, Seminar dan Dialog Kebangsaan, “Jati Diri Bangsa Dalam Perspektif Sosial, Politik, dan Hukum, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, UMM, Aula BAU, 21 April 2011.

[5] Human Rights Working Gorups, dalam papernya yang berjudul: ASSESSMENT OF INDONESIA’S HUMAN RIGHTS PROGRESS AND CONTRIBUTION AS A MEMBER OF THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL, 2011 juga menyampaikan hal yang sama sebagaimana dirilis oleh Kompas (21/7) dapat diakses di http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fziXGiJgqUMJ:hrwg.org/attachments/1714_Indonesia%2520Performance%2520on%2520Human%2520Rights%2520Council.pdf+kondisi+HAM+di+Indonesia+di+mata+PBB&cd=20&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a&source=www.google.co.id

[6] Jaminan HAM dalam UUD RI 1945 sebenarnya tersebar diberbagai Pasal yaitu Pasal 18B (2), 26, 27-28, 28A-J, 29, 31-32, 33-34, 30. Secara khusus  Hak Ekosob secara sumir hanya diatur dalam Pasal 31-34 saja.

[7] Pasal 7 jo Pasal 8 UU HAM mengatakan bahwa pelanggaran HAM berat dapat berupa genocida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

[8] Mulai dari pendirian Pengadilan HAM untuk East Timur, Pengadilan HAM kasus Abe Pura, serta penyidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM zang terjadi sebelum lahirnya UU Nomor 39 Tahun 1999 seperti Tri Sakti, Semanggi I dan II, Tajnung Priok, Persitiwa 30 Juli dll.

[9] Pengadilan HAM di Indonesia, Pelanggaran HAM di Timur-Timur Pra da Pasca Jajak Pendapat hanya terdapat 1 (satu) orang yang dipidana penjara 10 tahun dari 18 tersangka dan sisanya diputus bebas baik di tingkat kasasi maupun PK, Pelanggaran HAM di Tanjung Priok di tungkat Banding keseleuruh tersangka (14 orang) diputus bebas, Pelanggaran HAM Abepura di Tingkat I 2 (dua9 tersangka diputus bebas, Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan II DPR menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran HAM berat, dsb.

[10] Peribahasa Jawa ini mengajarkan manusia untuk tidak serakah dan dimaksudkan untuk menerima kondisi apapun yang ada. Sayangnya oleh penguasa sering dijadikan alat untuk mengabaikan hak-hak masyarakat yang posisinya lemah.