«

»

Feb 01

Menemukan karakteristik the Rule of Law dalam Konstitusi Indonesia

oleh Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.

Bahwa  kelahiran prinsip  rule of law diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara. Mengapa kekuasaan harus dibatasi karena ada andagium yang mengatakan bahwa: “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.” Artinya, kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, kekuasaan yang absolut, akan sangat disalahgunakan. Di dalam teori trias politika, maka kekuasaan negara itu kemudian dibagi-bagi kedalam tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Diantara ketiga cabang kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang bersifat seimbang dan saling kontrol (check and balance).

Istilah “rule of law” selain diterjemahkan sebagai “negara hukum” atau “law-state” dan kemudian dianut di dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen sebagai istilah “rechtstaat” sebagai lawan dari “maachtstaat”, ada juga yang memahami rule of law sebagai penegakan hukum atau “law enforcement”. Namun sesungguhnya prinsip rule of law selain memiliki nilai simbolik yang besar bagi negara, pada hakekatnya prinsip rule of law memiliki beberapa karakteristik tertentu. Dimana menurut Friedman (1959), pengertian Rule of Law dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, pengertian secara formal (in the formal sence) diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Secara hakiki/materiil (ideological sense), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law). Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Kedua, didalam prinsip rule of law, seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man. A.V.Dicey menegaskan bahwa unsur-unsur rule of law meliputi: pertama, adanya superemasi aturan-aturan hukum. Artinya bahwa, hukum harus menjadi panglima, ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara, aparatur negara, dan setiap unsur yang ada di masyarakat. Kedua, adanya pengakuan “equality before the law” artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi baik menyangkut suku, agama, ras, warna kulit, status ekonomi, sosial, dll. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesame warga Negara maupun pemerintah. Ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Artinya, setiap negara wajib menghormati, menjamin dan melindungai hak-hak asasi setiap warga negaranya, dan jaminan terhadap perlindungan HAM warga negara tersebut harus diatur dalam UU serta dijamin melalui keputusan pengadilan.

Penerapan prinsip rule of law mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang berjalan sesuai dengan perinsip-prinsip yaitu pertama, adanya perlindungan konstitusional. Artinya bahwa kedudukan dan hak setiap warga negara dijamin oleh konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Jika ada aturan dibawah konstitusi yang melanggar hak-hak warga negara maka aturan tersebut harus dapat diuji menurut konstitusi. Dan jika ternyata bertentangan dengan konstitusi, maka aturan tersebut harus dinayatakan tidak memiliki kekuatan hukum.adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Artnya kekuasaan kehakiman tidak boleh diinterfensi oleh kekuasaan yang lain yaitu yudikatif atau eksekutif. Ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Arinya, pemilu harus diselenggarakan secara bebas tanpa adanya campur tangan kekuasaan. Keempat, lembaga pembuat undang-undangan, kelima adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Keenam, kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. Ketujuh, pers yang bebas. Kedelapan, adanya perlindungan kelompok minoritas. Kesembilan, adanya hak access to justice dan access to legal information. Kesepuluh,  militer mengambil peran sebagai pelindung demokrasi.

Lalu apa yang mendasari bahwa Indonesia menganut prinsip rule of law?. Prinsip-prinsip Rule of Law di Indonesia secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan alenia pertama yang menyatakan “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan”. Artinya bahwa segala bentuk penjajahan adalah sebuah pelanggaran HAM dan Indonesia sebagai negara yang merdeka bertekad untuk melawan segala bentuk penjajahan tersebut. Kedua, “Oleh karena itu untuk membentuk suatu kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, untuk memajukan kesejahteraan umum …. dan keadilan sosial; disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia kemanusiaan yang adil dan beradab”; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa, negara ini dibangun untuk tujuan yang sangat mulia yaitu kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian jelas, bahwa prinsip rule of law adalah prinsip yang dianut oleh Bangsa Indonesia.

Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal juga termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu Pasal 1 Ayat 3:  “Negara Indonesia adalah negara hukum; Pasal 24 Ayat 1 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan; Pasal 27 Ayat 1 “Segala warga Negara bersamaan kedudukanya didalam hokum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia mulai Apsal 28 A sd 28 J yang memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hokum (pasal 28 D ayat 1), Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).