«

»

Feb 02

Membangun Kebijakan Publik Yang Progresif dan Massive Untuk Memenuhi HAM Warga Negara

oleh Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.

(Tulisan ini disampaikan pada Workshop Kepemimpinan dan Advokasi Kebijakan Publik Untuk Pemuda di Jawa Timur’ di Hotel Sahid, 14-15 Juni 2010, diselenggarakan oleh In-trans Institute bekerjasama dengan The International Republican Institute (IRI)).

Meskipun kajian dan pendapat pakar terkait prinsip-prinsip advokasi kebijakan publik telah banyak dipaparkan yaitu meliputi terencana,[1] tidak merugikan,[2] dan solutif (problem solving),[3] namun dalam berbagai hal advokasi masih dimaknai sebagai suatu kegiatan mendesakkan terjadinya perubahan sosil (social movement) secara bertahap maju melalui serangkaian perubahan kebijakan publik. Masyarakat cenderung memaknai social movement sebagai gerakan turun ke jalan yang didukung oleh ribuan atau bahkan ratusan ribu orang sebagai prioritas ketimbang melibatkan sedikit orang namun memiliki dampak bagi ribuan orang. Oleh karena itu masyarakat masih sering memilih strategi advokasi konvensional yaitu baik melalui aksi protes, selebaran-selebaran, unjuk rasa[4] dsb. Asumsi yang mendasari pilihan ini adalah bahwa suatu perubahan sosial yang lebih besar dan luas bisa terjadi (atau paling tidak, bisa dimulai) dengan merubah satu persatu kebijakan-kebijakan publik yang memang strategis atau sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat luas.

Namun demikian dalam perjalanan penerapannya atas strategi tersebut hendaknya perlu ditelaah ulang. Alih-alih strategi tersebut melahirkan dampak positif bagi masyarakat, tidak jarang pilihan strategi tersebut menimbulkan perpecahan diantara warga, memicu bentrokan dan konflik-konflik serupa lainnya.[5] Strategi advokasi yang semula dilakukan untuk membenahi kelemahan atas lahirnya kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, jika kemudian salah memilih strategi, justru dapat menimbulkan persoalan baru di masyarakat bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu perlu dipikirkan model strategi advokasi yang progresif dan berdampak massive dan selaras dg upaya perlindungan HAM.

Perkembangan Hukum HAM di Indonesia pasca Amandemen II UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 28A sd J, baik di bidang hak sipil dan politik serta hak ekonomi, social dan budaya, sebagai landasan yuridis dalam upaya perlindungan dan pengakuan HAM, memiliki dua sisi. Di satu sisi, sudah sepatutnya Pasal 28A sd 28J dijadikan barometer baru bagi pembuatan kebijakan publik dalam mengeluarkan berbagai kebijakan yang baru. Di sisi lain, kewajiban pembuat kebijakan tersebut menimbulkan hak bagi masyarakat luas untuk menuntutnya atau menyikapinya jika ternyata pembuat kebijakan gagal memenuhinya. Kegagalan pembuat kebijakan dalam memahami dan memanifestasikan perangkat HAM akan melahirkan berbagai produk kebijakan publik yang merugikan masyarakat, menimbulkan pro dan kontra atau penolakan dari masyarakat secara terus menerus. Jika hal yang demikian terjadi, maka apa yang semula dicanangkan oleh pembuat kebijakan dapat gagal di tengah jalan.

Jika pilihan masyarakat terhadap strategi advokasi untuk menyikapi kebijakan publik yang merugikan tidak tepat, maka selain kebijakan publik yang merugikan tersebut tidak dapat segera dihentikan, akan muncul juga ekses negatif yang lebih besar bagi masyarakat. Pilihan strategi advokasi kebijakan publik yang konvensional juga akan memperlambat proses pembenahan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat baik secara orang per orang maupun berkelompok untuk memilih strategi advokasi publik yang bersifat progresif dan massive. Progresif artinya dengan memilih cara-cara advokasi yang dapat mendorong perubahan kebijakan tersebut secara cepat serta memilih cara-cara yang tidak menimbulkan ekses negatif yang lebih besar bagi masyarakat. Massive artinya adalah bahwa pilihan strategi tersebut hasilnya tidak hanya menguntungkan bagi masyakat dalam skop yang kecil namun implikasinya akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara meluas. Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan mengenai bagaimana membangun strategi advokasi kebijakan publik yang progresif dan massive sehingga dapat memenuhi HAM warga negara.

(Bersambung)


[1]  Lisa VeneKlassen and Valerie Miller, The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, Washington D.C.: The Asia Foundation, 2002).

[2]  Socorro Reyes, Local Legislative Advocacy Manual, Philippines: The Center for Legislative Development, 1997, (Laporan Akhir tentang Central Asian NGOs Advocacy Training and Study Tour, March 1-12,1999, The Philippines, The Center for Legislative Development),

[3]    Margaret Schuler, Human Rights Manual.

[4]  Lihat ‘Korban Lapindo Gelar Unjuk Rasa Terbesar,’ Kamis, 26 April 2007 | 11:33 WIB TEMPO Interaktif, Sidoarjo., Delapan Unjuk Rasa di Jakarta Kamis, Kamis, 10 Juni 2010 06:23, Jakarta (ANTARA News) – Situs “Traffic Management Center” Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah Metro Jaya menginformasikan sejumlah elemen masyarakat akan menggelar delapan rencana aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Jakarta (ANTARA News) – Ribuan pegawai honorer dari pemerintah daerah seluruh Indonesia berunjuk rasa meminta pengangkatan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

[5]    Unjuk Rasa di Kejati Sultra Berujung Bentrok Metro Malam / Nusantara / Rabu, 28 April 2010 00:18 WIB dapat diakses di http://Metrotvnews.com , Kendari: Unjuk rasa mahasiswa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Selasa (27/4), berakhir bentrok. Mahasiswa terlibat baku hantam, Unjuk rasa lebih dari 1.000 orang yang menuntut Bupati Buol Amram Batalipu mundur dari jabatannya berakhir bentrok, Senin (10/5). Dapat diakses di http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/04/28/104251/Unjuk-Rasa-di-Kejati-Sultra-Berujung-Bentrok  Empat pengunjuk rasa ditangkap polisi, sejumlah warga dan petugas luka terkena lemparan batu, Kulonprogo, (ANTARA News) – Unjuk rasa yang dilakukan sekitar 2.000 petani lahan pantai di kantor Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, berakhir bentrok dengan polisi, yang mengakibatkan dua petani mengalami luka berat. http://www.antaranews.com/berita/1256018171/unjuk-rasa-petani-berakhir-bentrok,