«

»

Feb 03

Pergeseran kewenangan legislasi DPR gagal mengakselerasi tujuan reformasi

Cekli Setya Pratiwi

(Tulisan selengkapnya berjudul:“Wajah UU Pasca Uji Materiil Mahkamah Konstitusi (Menggugat Pemegang Kekuasaan Legislasi, Mendorong Tegaknya Konstitusi dan Terwujudnya The Rule of Law)”, dapat dibaca di Jurnal PSK-FH UMM Volume III Nomor 1,  Juni 2010, ISSN: 1829-7706, Halaman 77-112)

Abstract

            Constitutional Court of Indonesia  that  present nowadays is known as one of  Modern Democratization State character. It has a function to enforce constitution democratization and the rule of law based on Indonesian Constitutions (UUD NRI Year 1945) as “the Guardian of the Constitution’. However the sifting of legislation authority in Indonesia after the Amendment of UUD NRI Year 1945 only has an partial result because The House of Representative (DPR) translates their authorities only for producing high number of Acts at given period. The fundamental obligations which consist of protecting public interest, guarantee of Human Rights, and fulfilling constitutional rights of all citizen were forgotten by most members of House of Representative. The data shows that between 2003 and 2008, many cases of judicial review have been submitted by citizen to Constitutional Court (MK) and many of those request have been granted. Once granted, some articles of certain Act lose it’s legal meaning because it has been declared as contradiction rule to Indonesian Constitution. The Legislative failure to understand the constitutional right and the principles of the rule of law shows as the main reason of all of these legislation problems. Hence people pushing them and not letting the Legislative members on 2010-2014 to fall into the same mistake.

Key words: an Act, judicial review, legislation power, constitutional court, the House of Representative, Indonesian Constitutions.

Beberapa pakar mengemukakan bahwa lembaga legislatif di tingkat Pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/ DPR) pada masa Reformasi atau setidak-tidaknya setelah Pasal 5 jo Pasal 20 UUD 1945 diamandemen, telah lebih berdaya dibandingkan lembaga legislatif masa Orde Baru (Orba) sebelumnya.[1] Sulardi dan Cekli memaparkan bahwa masa Reformasi  atau Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) telah terjadi pergeseran kekuasaan legislasi dimana kekuasaan membuat Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) yang sebelumnya tidak secara tegas berada di tangan DPR maka setelah perubahan Pasal 5 jo Pasal 20 beralih ke tangan DPR.[2] Hal ini dapat dibuktikan dengan fenomena bahwa jika sebelum Amandemen UUD 1945 pengajuan Rancangan Undang-Undnag (disingkat RUU) hanya didominasi eksektufi namun saat ini berbagai RUU inisiatif sudah mulai bermunculan. Pada Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014 milsanya, terdapat sejumlah 247 UU yang dimasukan dalam Prolegnas, dari jumlah tersebut 121 adalah inisiatif DPR, sedangkan 64 RUU merupakan inisiatif Pemerintah dan sisanya yaitu 64 adalah inisiatif DPR bersama Pemerintah.[3] Selain itu, jumlah UU yang dihasilkan oleh DPR-pun semakin meningkat dibanding DPR pada masa Orba. Pada masa Orba atau sebelum UUD 1945 di amandemen, DPR menghasilkan sejumlah UU, namun hanya terdapat 1 RUU inisiatif DPR yang itupun ditolak oleh eksekutif, sehingga seluruh UU yang dihasilkan pada masa Orba adalah inisiatif eksekutif.[4] Pada DPR masa bakti 1999-2004, terdapat sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) UU.[5] Pada DPR masa bakti 2004 sampai 2009 terdapat 158 (seratus lima puluh delapan) UU.[6]

Dari gambaran data di atas, menunjukan bahwa ajaran Montesaquieu tentang ‘separation of power’[7] atau pemisahan kekuasaan yang dulunya pernah ditolak oleh Soepomo pada saat perdebatan di BPUPKI, seakan-akan telah dijalankan dengan baik. Karena dengan Amandemen UUD 1945 sudah tidak terjadi lagi campur aduk kewenangan antara eksekutif, legislatif, dan judikatif.  Keberadaan lembaga legislative sebagai lembaga pembentuk UU dan keberadaan eksekutif sebagai pelaksana UU, agaknya sudah mulai disadari oleh para wakil rakyat.

Namun demikian, Penulis menilai bahwa setelah lahirnya Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disingkat MK), melahirkan kesimpulan baru terhadap efektifitas kewenangan yang dilakukan oleh DPR sebagai lembaga pembentuk UU. Berbagai Undang-undang yang dihasilkan oleh DPR (Pasca Amandemen) alih-alih menjadi instrumen penting untuk mengakselerasi reformasi, justru sering menimbulkan situasi chaos dan ketidakpastian hukum. Tak jarang, berbagai UU terlihat tumpang-tindih, disharmoni, paradoks antara satu dan yang lain, bahkan bertentangan dengan dua prinsip pokok yaitu  (i) prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy), dan (ii) prinsip negara hukum yang demokratis atau “democratische rechtsstaat” atau “democratic rule of law”,[8]. Padahal prinsip-prinsip tersebut telah diakui, dilindungi serta dijamin oleh Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945. Fenomena ini akan sangat perpotensi merugikan hak-hak konstitusional rakyat. Oleh karena itu keberadaan MK diharapkan dapat menjaga garda terdepan untuk menjaga hak konstitusional rakyat yang tidak lain sekaligus menjaga konstitusi (“the Guardian of the Constitution”).

Tingginya tingkat pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan permintaan pembatalan sejumlah UU, merupakan salah satu indikator penting gagalnya DPR merumuskan UU yang berkualitas dan konstitusional. Bahkan pernyataan Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang dimuat oleh Harian Kompas tertanggal 20 Februari 2010, menilai bahwa produk legislasi banyak yang tidak beres karena menyimpang dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Bukti dari ketidakberesan itu adaah banyaknya undang-undang yang dibatalkan MK yaitu dalam lima tahu terakhir Mk telah membatalkan 58 UU dari 108 UU yang diuji. Saat ini ada 38 UU yang sedang diperiksa atau menunggu giliran untuk diuji secara materiil oleh MK.[9]


[1]    Lihat Sulardi dan Cekli, 2001, ‘Pergeserean Kekuasaan Legislasi Pasca Amandemen UUD 1945’, ISSN: 0854, 6509. Vol. 7 No. 2, Hlm. 90 – 226. Faculty of Law, Muhammadiyah University, Malang. Lihat pula  Jimly Asshiddiqie, ‘Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen’, dapat diakses di http://jimly.com/makalah/namafile/42/SISTEM_KETATANEGARAAN.doc., Saldi Isra, ‘MPR Perlu Menata Ulang Fungsi Legislasi’, disampaikan  dalam Ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di UGM pada tanggal 7 Februari 2009, dapat diakses di  http://www.news.id.finroll.com/news/14-berita-terkini/15898-____mpr-perlu-menata-ulang-fungsi-legislasi____.pdf

[2]   Sulardi dan Cekli, ibid. 2.

[3]   Lihat Prolegnas 2010-2014 dapat diakses di http://www.dpr.go.id/id/baleg/prolegnas/29/Prolegnas-2010-2014 diakses Penulis tanggal 21 Februari 2010.

[4]   Op.cit., hal.18.

[5]   Berdasarkan Data Badan Legislatif DPRRI 2005 dan Biro Persidangan Sekertariat DPR RI 2004, jumlah RUU yang disahkan menjadi UU pada tahun 1999 sampai 2004 sejumlah 175 UU dalam rincian sebagai berikut Tahun 1999-2000 sejumlah 22 UU, Tahun 2000-2001 sejumlah 34 UU, Tahun 2001-2002 sejumlah 23 UU, Thaun 2002-2003 sejumlah 38 UU, dan Tahun 2003-2004 sejumlah 19 UU. Dapat diakses di http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nF_k83fSF80J:ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%2520Dalam%2520Negeri/Laporan%25205%2520%28Program%2520Legislasi%2520Nasional%29.pdf+Jumlah+UU+tahun+2004&hl=en&sig=AHIEtbT_nnIa18dUY1H3rBtwc6SeZBPENQ

[6]  Jumlah UU yang dihasilkan pada tahun 2005 terdapat 11 UU, 2006 terdapat 23 UU , 2007 terdapat 48 UU , 2008 terdapat 56 UU, dan 2009 terdapat 27 UU, sehingga total 158 UU. Data dioleh oleh Penulis diakses dari situs resmi DPR RI pada tanggal 22 Februrai 2010 di http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/undang-undang/2009

[7]    UUD 1945 (baca sebelum Amandemen) oleh para pakar lebih disebut menganut sistem Distribution of Power (pembagian kekuasaan), karena dari Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 masih memungkinkan terjadinya campurtangan kewenangan antara lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif.

[8]   Jimly Asshidiqie, ’Lembaga Mahkamah Konstitusi di Negara Demokrasi Baru’, Makalah yang disampaikan dalam sebuah ceramah di Australia tahun 2002, dapat diakses di http://www.jimly.com/makalah/namafile/27/Ceramah_Australia_02.doc.

[9]   Lihat Kompas edisi Senin, 20 Februari 2010 ’38  UU Menunggu Giliran Ujia Materiil’.