«

»

Feb 03

Perlindungan HAM bukan sekedar “state obligation” tapi bagian dari mencapai tujuan negara

Oleh Cekli Setya Pratiwi (Dosen MK Hukum dan HAM FH-UMM)

Salah satu ciri dari negara hukum atau the rule of law adalah adanya jaminan perlindungan HAM oleh negara kepada warga negara. Makna jaminan perlindungan di sini adalah bahwa negara memiliki kewajiban (state obligation) untuk mempromosikan (to promote), melindungi (to protect), menjamin (to guarentee),  memenuhi (to fulfill), memastikan (to ensure) HAM. Pertama, mempromosikan artinya bahwa negara melalui alat-alat perlengkapannya baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk senantiasa mensosialisasikan pentingnya perlindungan HAM serta berbagai peraturan PerUUan di bidang HAM sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM semakin meningkat. Kedua,  melindungi artinya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap warga negara tanpa didasarkan atas diskriminasi agama, ras, suku, etnik, dsb. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk proaktif memberikan perlindungan HAM setiap warga negaranya, namun juga negara tidak dobenarkan melakukan pembiaraan (act by ommission) terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dimasyarakat. Ketiga, menjamin perlindungan HAM artinya bahwa perlindungan HAM tidak hanya cukup dimaktubkan dalam tujuan negara (staat ide) atau tidak cukup hanya dituangkan dalam berbagai pasal dalam konstitusi, namun yang lebih penting adalah bagaimana negara menjamin pengakuan dan perlindungan HAM tersebut dituangkan dalam peraturan setingkat UU atau bahkan setingkat peraturan pelaksana seperti PP, Perda, Kepres, dan kebijakan lain baik di tingkat pusat maupun daerah. Keempat, memenuhi artinya terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dan menimbulkan korban, negara memiliki kewajiban untuk segera memenuhi hak-hak korban dengan segera dan proporsional dengan tanpa disyaratkan dalam kondisi tertentu. Kelima, memastikan artinya bahwa negara dapat memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perUUan.

Tujuan nasional Indonesia yang ada pada pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah mencakup tiga hal, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.[1]

Pertama, sejak negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya, negara Indonesia bertekad akan melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Artinya bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia dari segala bentuk tindakan yang melanggar hak warga negara tersebut. Dalam mewujudkan upaya demikian tentunya sangat wajar jika dalam konstitusi negara Indonesia terdapat pasal-pasal yang menjamin hak-hak warga negara Indonesia. Meskipun jika dibandingkan dalam sejarah perjalanan Indonesia pernah diberlakukan 3 (tiga) jenis  konstitusi yaitu UUD 1945, RIS 1949, dan UUD 1950, dimana banyak para pakar yang menilai bahwa UUDS 1950 adalah satu-satunya UUD yang pengaturan HAM-nya paling lengkap bahkan dibandingkan UUD 1945. Namun, setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, maka UUD NRI Tahun 1945 (baca: UUD 1945 setelah amandemen) terdapat banyak kemanjuan dimana pengaturan dan jaminan HAM sangat lengkap dan jelas, baik yang menyangkut hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.[2] Hal ini berarti negara sungguh-sungguh berkehendak untuk mewujudkan tujuan yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara yang meratifikasi CCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, maka berdasarkan Pasal 2 (1) CCPR, disebutkan bahwa: ’Each State Party undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the Covenant, without discrimination of any kind’.  Artinya, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak sipil dan politik warga negaranya sebagaimana hak-hak yang diakui dalam CCPR tanpa diskriminasi.[3]

Kedua, negara Indonesia berkehendak ’Mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa’. Jika dikaitkan dengan usaha untuk mencapai tujuan negara yang pertama sebagaimana tersebut di atas, yaitu menjamin adanya perlindungan hak setiap warga negara, maka dalam usaha memberikan jaminan perlindungan tersebut akan sulit diwujudkan jika kondisi masyarakat masih dibawah garis kemiskinan atau pendidikan masyarakat masih rendah. Sebagaimana prinsip-prinsip HAM dalam Islam tentang perlindungan hak akal dan pikiran, maka hak kebebasan berpendapat dan hak atas pendidikan merupakan hak yang juga dijamin pemenuhannya dalam HAM.

Ketiga, usaha-usaha untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan serta mencerdakan bangsa, tentunya tidak dapat dilakukan sendiri melainkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia perlu menjalin hubungan serta bekerjasama dnegan negara lain. Olehkarena negara Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama baik dalam bentuk ikut serta sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyepakati berbagai konvensi Internasional.

Jika ditinjau dari upaya bangsa Indonesia dalam memberikan jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan PerUUan dapat dikatakan mengalami berbagai kemajuan. Pertama, di dalam konstitusi, pasal-pasal yang mengatur tentang HAM telah mengalami amandemen dan pada amandemen keempat pengaturan HAM dalam konstitusi semakin lengkap dan jelas (tidak menimbulkan banyak multitafsir). Indonesia juga telah memiliki produk hukum yang mengatur dan melindungi HAM. Misalnya pada tahun 1999 Indonesia juga telah memiliki UU khusus mengenai HAM yaitu UU Nomor 39 tahun 1999. Pada tahun 2005, Indonesia sekaligus meratifikasi kovenan Internasional penting tentang HAM yaitu The International Covenant on Civil and Political Rights melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan The International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights melalui UU Nomor 11 Tahun 2005. Selian itu, berbagai kovensi Internasional di bidang HAM juga telah diratifikasi oleh Indonesia diantaranya adalah The International Convention on Elimination of  All Discrimination Againts Women/ CEDAW telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, The The International Convention on the Rights of the Child/CRC diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,  The International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment or Punishment/CAT  diratifikasi  melalui UU Nomor 5 Tahun 1998,  The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERD diratifikasi melalui UU  No. 29 of 1999. Selain itu terdapat berbagai UU yang juga dinilai memberikan jaminan perlindungan HAM yaitu: UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Muka Umum, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pertanyaannya, cukupkan berbagai Peraturan PerUUan tersebut menjadi bukti bahwa HAM dijamin perlindungannya di Indonesia? Pertama, Indonesia masih dinilai belum sepenuhnya memahami makna ratifikasi secara benar. Ratifikasi seharusnya dimaknai sebagai suatu tindakan secara sadar untuk mengesahkan dan menerima sebuah norma hukum yang bersifat internasional untuk kemudian diadobsi kedalam hukum nasional. Konsekuensi yuridis dalam ratifikasi adalah pertama menjadikan isi perjanjian internasional sebagai hukum positif. Dalam hal ini, berbagai perjanjian internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia sebagaimana tersebut di atas harus diterima sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Artinya, isi perjanjian Internasional tersebut mengikat tidak hanya kepada seluruh warga negara Indonesia namun juga seluruh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), pejabat negara serta aparatur pemerintahan. Namun ralitas di lapangan, berbagai konvensi HAM yang telah diratifikasi dan menjadi hukum positif di Indonesia jarang sekali atau hampir tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara) [4] dan  pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. [5]

Kedua, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelaraskan seluruh peraturan PerUUan yang telah ada dengan isi perjanjian internasional. Artinya, jika setelah ratifikasi masih terdapat berbagai peraturan PerUUan baik ditingkat pusat maupun daerah yang bertentangan dengan isi dari perjanjian internasional tersebut, maka pembuat UU/ peraturan wajib segera menyesuaikan dengan berbagai macam mekanisme diantaranya mencabut atau menyatakan tidak berlaku ketentuan yang lama dengan lahirnya ketentuan yang baru, atau menguji secara materiil UU melalui Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali.[6] Ketiga, segera membuat peraturan PerUUan yang diperlukan guna menyesuaikan dengan isi dari perjanjian Internasional. Dalam hal peraturan PerUUan yang diperlukan belum ada, maka negara Indonesia wajib segera membuat UU yang dimaksud untuk menghindari kekosongan hukum.

Saat ini tentunya masih merupakan tantangan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia untuk dapat membuktikan bahwa berbagai UU tersebut telah efektif dijalankan mengingat berbagai UU tersebut sebagian besar baru saja terbentuk, sehingga masih diperlukan kerja keras untuk mensosialisakan dan mengimpelemtasikan isinya. Jika ditinjau dari aspek isi, maka sekalipun berbagai PerUUan di atas memberikan berbagai jaminan perlindungan di bidang HAM, namun jika peraturan pelaksana yang dikehendaki oleh UU tersebut belum segera terbentuk, maka akan menjadi aspek penghalang tersendiri dalam implementasinya. Oleh karena itu jika negara gagal menjamin perlindungan HAM warga negara maka negara tidak saja gagal memenuhi kewajibannya “state obligation” sebagai bagian dari negara beradab “civilized nation” namun lebih dari itu, negara juga telah gagal mencapai tujuan negara dari didirikannya negara tersebut.


[1] Lihat Pembukaan UUD 1945 Alenia 4

[2]  Pasal 28 yang semula terdapat 2 ayat setelah Amandemen yang keempat ditambah menjadi 28 Huruf A sampai J yang masing-masing huruf terdiri dari beberapa ayat.

[3]  Manfred Nowak, The International Covenant On Civil and Political Rights, Raija Hanski and Markku Suksi, An Introduction to the International Protection of Human Rights, A Textbook, second revised edition, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, 2004.

[4]  Lihat berbagai pertimbang hukum yang dibuat oleh Hakim dalam setiap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak pernah menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang HAM. Hanya Mahkamah Konstitusi yang menurut hemat Penulis yang memiliki keberanian untuk merujuk berbagai Konvensi HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

[5]  Lahirnya berbagai produk peraturan di tingkat pusat dan daerah yang kontroversial menunjukan bahwa pembuat kebijakan dan pembentuk UU belum mengindahkan berbagai ketentuan di bidang HAM. Tidak jarang produk tersebut digugat oleh warga negara dengan mengajukan permohonan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi, Lihat UU Anti Pornografi, UU tentang Pencegahan Penodaan Agama, dsb.

[6]  Ibid.