«

»

Feb 05

Bertempat tinggal tanpa hak atas rumah

oleh Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M. 

Ketersediaan rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain kebutuhan pokok sandang dan ketersediaan pangan. Rumah bagi setiap insan berfungsi untuk tempat berlindung dan mempertahankan hidupanya, melindungi diri dari panas, hujan, cuaca dingin, banjir dsb.Namun sudahkah hak atas rumah warga negara khususnya di Jawa Timur terpenuhi dengan baik? Apakah fenomena  jarang ditemui homeless (orang yang tidak punya tempat tinggal) di Jawa Timur merupakan indikasi bahwa hak atas rumah sudah terpenuhi? Apakah dengan membiarkan masyarakat memanfaatkan tanah negara seperti di pinggir rel kereta api, di sepanjang tepi sungai, dibawah kolong jembatan merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan hak atas rumah warga negaranya? Atau apakah banyaknya pembangunan perumahan atau ruko (rumah toko) di Jawa Timur membuktikan bahwa daya beli masyarakat Jawa Timur akan rumah sudah tinggi sehingga isu hak atas rumah sudah tidak relevan lagi saat ini? Sudah cukupkah konstitusi kita menjamin pemenuhan hak atas rumah warga negara? Berbagai pertanyaan di atas akan ditelaah pada paragraf di bawah ini.

Jika kita menelaah substansi UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, setelah mengalami empat kali perubahan, khususnya pada Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, dimana terdapat beberapa Pasal terkait HAM yang mengalami perubahan dan penambahan. UUD 1945 dinilai lebih rinci dalam mengatur dan menjamin perlindungan HAM dibanding Pasal 28 sebelum perubahan. Tentunya hal ini patut diapresiasi. Namun sudahkah ketentuan Pasal 28 yang dinilai lebih rinci tersebut telah selaras dengan isi CESCR yang baru diratifikasi Indonesia tahun 2005, tentunya perlu ditelaah lebih lanjut.

Keberanian Indonesia meratifikasi CESCR adalah salah satu bentuk Indonesia memberikan pengakuan hak atas ekonomi, social dan budaya warga negaranya dimana di dalamnya terdapat hak atas rumah dan air bersih. Namun demikian, dengan ratifikasi saja tidaklah cukup. Untuk melihat sejuah mana Indonesia sebagai negara peserta CESCR telah memenuhi kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya yang menyangkut hak atas rumah dan air bersih setiap warga negaranya adalah dengan melihat sudahkan segala bentuk PerUUan baik dalam hirarki tertinggi (UUD 1945) sampai herarki terendah atau PerUUan di tingkat pusat dan daerahsubstansinya telah diselaraskan atau disesuaikan dengan substansi CESCR atau secara lebih ekstrim sudahkah dilakukan langkah-langkah kongkrit dimana ketentuan perUUan yang sudah tidak sesuai atau isinya bertentang dengan substansi CESCR segera dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Terkiat dengan hak atas rumah, UUD 1945 khususnya Pasal 28H Ayat (1) dikatakan bahwa :”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bahwa penggunaan istilah “pengakuan hak atas penghidupan yang layak” pada Pasal 11 Ayat (1) CESCR mengandung makna kehidupan yang layak meliputi kecukupan makanan, pakaian dan rumah, sedangkan dalam Pasal 28H Ayat (1) sedikit berbeda dengan yang dipakai dalam Pasal 28H yang memilih menggunakan istilah lain yaitu ”hak hidup sejahtera lahir dan batin”.   Dalam kalimat berikutnya yang dimaksud dengan hidup sejahtera lahir dan batin hanya meliputi ”hak bertempat tinggal” dan ”hak mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat”. Dalam hemat Penulis, “hak bertempat tinggal” berkonotasi lebih luas dibanding “hak atas perumahan”, dimana seseorang dapat saja memiliki tempat tinggal meskipun dia tidak memiliki rumah. Sedangkan seseorang yang memiliki rumah secara otomatis memiliki tempat tinggal. Dalam kondisi sosial masyarakat yang komunal seperti di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hampir setiap orang memiliki tempat tinggal meskipun tidak setiap orang yang memiliki tempat tinggal memiliki rumah, sebab mereka dapat tinggal bersama dengan keluarga, anak atau orang tua bahkan numpang di rumah tetangga/kerabat/atau saudara.

Sedangkan hak lain sebagai wujud kehidupan sejahtera adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Di dalam UUD 1945, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak secara langsung memiliki makna pada hak untuk mendapatkan kecukupan makanan. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan apa yang dikehendaki dalam CESCR yang secara tegas memberikan pengakuan dan membebani setiap negara peserta untuk menjamin hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan kecukupan makanan. Dengan demikian, Indonesia sebagai negaranya yang meratifikasi CESCR belum berhasil menjamin dalam konstitusinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang didalamnya meliputi hak untuk mendapatkan pakaian yang cukup, makanan yang cukup (termasuk air bersih) dan rumah yang memamadi. Konsep yang ada dalam UUD 1945 Pasal 28H tersebut di atas hanya mengulang ketentuan yang ada dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang memang lebih dulu dibuat (satu tahun sebelum amandemen Pasal 28 dilakukan).

Dalam Undang-Undang Nomo 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan bahwa: (1)   Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2)   Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera, lahir dan batin, (3)   Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jika yang dimaksud sebagai ”hak untuk meningkatkan taraf hidup” dimaknai sama dengan ”hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak” sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) CESCR, maka hak untuk meningkatkan taraf hidup ini harus diterjemahkan sebagai hak untuk mendapatkan makanan yang cukup, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, setelah ditelusuri pada Bagian Penjelasan dari UU ini, tidak ada satupun penjelasan yang memberikan definisi lebih lanjut yang dimaksud sebagai ”hak untuk meningkatkan taraf hidup”. Dengan demikian, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai UU HAM di Indonesia yang diharapkan menjadi peraturan pelaksana dari Pasal 28 UUD 1945 justru memberikan pengaturan yang sangat lemah atas hak setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak, atau tidak ada jaminan yang secara eksplisit atas pengakuan terhadap ”hak untuk mendapatkan kecukupan makanan, pakaian dan perumahan”. Dalam peraturan lain dilevel lebih bawah misalnya terkiat dengan konteks Jawa Timur misalnya, dengan dilkeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasinal Bidang Pertanahan dan Peraturan Peresiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Implikasi dari dikeluarkannya peraturan ini adalah terdapatnya kebijakan permodalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, misalnya melalui proyek-proyek perumahan nasional yang menimbulkan praktek penggusuran pemukiman diberbagai wilayah di Indonesia, dan kebijakan tata kota yang menimbulkan penggusuran PLK di berbagai tempat di Indonesia, misalnya yang terjadi di Jawa timur adalah penggusuran PKL di Terminal Joyo Boyo, Surabaya Jawa Timur Tanggal 3 April 2006 kios-kios tempat PKL hancur dibongkar dengan alat berat milik dinas PU Binamarga dan Pematusan Surabaya.

Dengan demikian sesungguhnya Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) UU HAM lebih diarahkan pada pengakuan ”hak hidup” sebagai bagian dari hak sipil dan politik dan bukan pada konteks pengakuan hak ekonomi sosial dan budaya. Dengan kata lain, penghormatan negara terhadap hak setiap orang atas penghidupan yang layak yang didalamnya mencakup hak atas rumah, baik UUD 1945 maupun UU HAM masih belum selaras dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) CESCR. Sementara keberadaan peraturan pelaksana di bawahnya semakin berpotensi lahirnya ketentuan yang melanggar hak atas rumah namun tidak pernah dicabut atau masih terus berlaku hingga sekarang.

Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya memberikan penjelasan terhadap ketentuan Pasal 11 CESCR tentang apa yang dimaksud ” adequate housing”.

The Committee has defined the term ”adequate housing” to the comprise security of tenure, availability of services, affortability, habitability, accessibility, location and cultural adequacy”. [1]

Dengan demikian, terdapat kewajiban negara khususnya Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas rumah setidak-tidaknya dapat menggunakan 6 (enam) indikator yaitu (1) sifat kepemilikan haknya (security of tenure), (2) ketersediaan pelayanannya (availability of services), (3) keterjangkauan daya beli masyarakatnya (affortability), (4) kelayakan sebagai tempat tinggal (habitability),(5) adanya peluang bagi setiap orang (accessibility), serta (6) kesiapan lokasi dan daya dukung budaya (location and cultural adequacy). Oleh karena itu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan hak rumah atas warga daerahnya tidak boleh sekedar memperhatikan satu atau dua indikator saja dari keenam indikator di atas, melainkan seharusnya memperhatikan pemenuhan semua indikator.

Secara umum, pada Tahun 2007, Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy`ari, sampai saat ini penduduk Indonesia yang masih bermukim di kawasan kumuh perkotaan sekitar 17 juta orang, dengan luas lahan yang ditempati lebih dari 54 ribu hektar, tingginya angka rumah tidak layak huni, termasuk terlalu padat tingkat huniannya yang mencapai 13,1 juta. Secara khsuus, di Kota Malang tampaknya masih menjadi idola bagi pendatang. Buktinya, penduduk pendatang di kota ini tiap tahun terus meningkat. Dalam tiga tahun ini rata-rata penduduk pendatang mencapai 22.197 orang dengan jumlah pendatang terbanyak di tahun 2008 yakni, 22.807 orang. Di Kecamatan Klojen misalnya, padatnya penduduk di Klojen bisa dilihat dari pemukiman yang berhimpitan. Di antaranya, perumahan warga di Kelurahan Kauman, Gading Kasri, Rampal Celaket, Kidul Dalem, Bareng, dan Samaan. Di beberapa kelurahan itu, rumah satu warga dengan rumah lainnya nyaris tanpa jarak. Di Klojen sendiri ada sebelas kelurahan.  Setelah Klojen, kepadatan penduduk tertinggi kedua adalah Blimbing dengan 9.429 orang per kilometer persegi. Disusul Lowokwaru dengan 8.599 orang per kilometer persegi, Sukun dengan 8.116 per kilometer persegi, dan paling sedikit Kedungkandang yakni 4.576 orang per meter persegi. Penduduk Kota Malang sendiri dengan status WNI sekitar 800 ribu jiwa dan WNA 979 orang (Data Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). Jika ditinjua dari pemenuhan enam indikator diatas, maka dapat dilihat bahwa kondisi rumah yang terlalu padat dan berimpitan sebagaimana terjadi di beberapa kecamatan di Kota Malang tidak sesuai dengan indikator yang pertama yaitu kelayakan sebagai tempat tinggal dan indikator daya dukung lingkungan serta sosial budaya. Lokasi rumah yang berhimpitan dikarenakan daya jangkau masyarakat untuk membeli rumah sangat rendah, sementara harga rumah di Kota Malang semakin tidak terjangkau oleh masyarakat khusunya kelas menengah ke bawah. Dengan demikian indikator lainnya yaitu akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah sangat lemah.  Sementara itu tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini maka akhirnya dalam memenuhi kebutuhan akan rumah, anggota masyarakat mengandalkan  belas kasihan keluarga yaitu dengan cara mendirikan rumah secara berhimpitan dan dalam jangka waktu tertentu hal ini  sangat berpotensi untuk memunculkan daerah kumuh sebagaimana terjadi di kecamatan Klojen, dimana banyak rumah yang didirikan disepanjang rel kereta api. Tentunya kondisi ini akan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi karena merka tidak memiliki kepastian hukum atas hak kepemilikan rumah, sebab rumah tersebut didirikan dilahan atau tanah negara yang sewaktu-waktu rentan terhadap kasus penggusuran. Terkiat dengan keberadaan proyek pembangunan nasional melalui pembangunan 900  unit rumah swadaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan proyek pembangunan rumah susun mahasiswa (rusunawa) sejumlah 2 unit hanya menyelesaikan persoalan antara 20 sampai 30 persen sehingga masih jauh dari harapan solusi yang dibutuhkan masyarakat. Persoalan lain yang sangat memprihatinkan adalah Sejak 29 Mei 2006 terjadi semburan lumpur panas dari tempat eksplorasi gas bumi yang dioperasikan oleh P.T. Lapindo Brantas di Porong, Sidoardjo. Akibatnya, lebih dari 10 ribu orang sudah menjadi pengungsi di negerinya sendiri. Ribuan karyawan, buruh pabrik, dan petani menganggur karena lahan sawah, kebun, dan pabrik tergenang lumpur. Bencana ini diperparah dengan ledakan pipa gas Pertamina yang telah mengakibatkan 13 orang tewas, 14 luka-luka, dan satu orang belum ditemukan. Semburan lumpur panas tersebut telah mengakibatkan pelanggaran HAM warga Porong, Sidoarjo. Hak-hak yang terlanggar adalah, antara lain, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang ditandai dengan rusaknya ekosistem akibat luapan lumpur yang merendam sekurang-sekurangnya tiga desa dan ratusan hektar lahan. Peristiwa semburan lumpur panas yang melanda daerah yang cukup luas dan yang menyebabkan banyak orang tersingkir dari daerah tempat tinggalnya serta kehilangan mata pencahariannya. Hal ini merupakan pelanggaran atas hak atas hidup dan kelanjutan kehidupannya. Bencana lumpur panas Sidoarjo juga telah menimbulkan permasalahan serius mengenai hak atas kepemilikan. Menurut catatan akibat semburan lumpur panas yang tak pernah berhenti, setidak-tidaknya 1.810 tempat tinggal di 5 desa terendam lumpur dan terpaksa ditinggalkan pemiliknya, sedangkan harta benda hak milik yang lenyap antara lain tanah, rumah, surat-surat penting, peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik, dan hewan piaraan. Bencana tersebut telah melenyapkan tanda batas dan bukti hak kepemilikan yang mengakibatkan pemilik tidak lagi memiliki bukti resmi kepemilikan rumah atau lahan. Musnahnya arsip-arsip penting seperti kartu tanda penduduk (KTP), ijazah, akta, sertifikat dan sebagainya menambah rumitnya masalah hak atas kepemilikan.[2] Bahkan sampai sekarang pemberian dana kompensasi kepada korban lumpur juga belum terselesaikan setelah kurang lebih tiga tahun mereka menderita, kehilangan rumah dan sebagainya. Dengan demikian, terkait dengan pemenuhan hak rakyat atas rumah, di Jawa Timur yang merupakan pulau terpadat penduduknya di Indonesia akan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari.


[1] The Committee on Economic, Social And Cultural Rights, fact Sheet No. 16 (Rev.1), United Nations, page.18-54.

[2] Kasus Lumpur lapindo sudah dimasukan kedalam persoalan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Laporan Thaunan KOMNAS-HAM, 2006, lihat halaman 21.