«

»

Feb 18

Mewaspadai Modus Operandi Human Trafficking (Perdagangan Orang) Dan Strategi Penanggulangannya

(Materi ini adalah rangkuman dari materi Pengabidan Masyarakat di  Radio Suara  Kota Probolinggo 101,7 FM  Jl. Suroyo 17, Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa, 19 Juli 2011 dengan nara sumber Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M dan Tongat, SH.,Mhum (Candidat Doktor Hukum  UNDIP)

 Mengapa topik yang mengangkat tema: “Mewaspadai Modus Operandi Human Trafficking   (Perdagangan Orang) Dan Strategi Penanggulangannya   dipandang urgent dan dipilih sebagai tema talkshow  hari ini?

Tentunya hal ini tidak terlepas dari beberapa latar belakang  Tingginya Angka Human  Trafficking di Indonesia saat ini.

Internastional Labour organization (ILO) menunjukkan bahwa di dunia sekitar 12,3 juta orang terjebak  dalam kerja paksa. Dari jumlah itu, sekitar 9,5 juta pekerja paksa berada di Asia  sebagai wilayah pekerja paksa yang paling besar. Sisanya, tersebar sebanyak  1,3 juta di Amerika Latin dan Karibia, 660 ribu orang di sub-Sahara Afrika, 260  ribu orang di Timur Tengah dan Afrika Utara, 360 ribu di negara-negara industri,  dan 210 orang di negara-negara transisi termasuk Indonesia. Dalam Laporan Unicef tahun 1998 diperkirakan jumlah anak yang tereksploitasi seksual  atau dilacurkan di Indonesia mencapai 40.000 s/d 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di  seluruh wilayah Indonesia. Dari korban kerja paksa itu 40-50  persennya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Perkembangan kasus traficking (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan. Perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual maupun eksploitasi tenaga kerja adalah masalah yang masih membutuhkan perhatian besar di Indonesia. International Organisation for Migration (IOM) melaporkan sebanyak 1966 orang di Indonesia menjadi korban perdagangan manusia, dari jumlah tersebut sebanyak 1757 atau 89% korbannya adalah perempuan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus trafficking di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Data dari International Organization for Migration (IOM) mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur (www.bkkbn.go.id). Meskipun jumlah kasus Trafficking di Probolinggo masih relatif kecil, namun Polresta Probolinggo juga memandang penting untuk mencegah agar Probolinggo tidak masuk daftar pemasuk trafficking, sehingga Tahun 2011 ini Polres Probolinggo memiliki program Menekan kasus Trafficking Melalui Program Penyuluhan. Setidak-tidaknya dari cacatan Polresta Probolingga sudah ada tiga kasus Trafficking yang sedang diproses.

 Bagaimana Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Human Trafficking?

Sebagaimana dinyatakan dalam UU 39  tahun 2004:9 “bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan  objek perdagangan manusia termasuk perbudakan dan kerja  paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.” Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of Forced Labour Convention), menuangkannya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999. Konvensi ini mengharuskan kerja paksa dalam bentuk apapun harus dihapus dari Pasal 68 jo Pasal 69 UU 13 Tahun 2003 mengatur bahwa anak dilarang untuk dipekerjakan, kecuali bagi anak usia 13 sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan social. Pasal 76 UU 13 Tahun 2003 mengatur tentang perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Selain itu juga ketentuan dalam UU ini memuat larangan diskriminasi bagi pekerja laki-laki dan perempuan. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Trafiking, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Undang-undang Nomor 23/Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 87/ Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) penghapusan ekploitasi seksual komersial anak, dan Keppres RI Nomor 88/ Tahun 2002 tentang RAN perdagangan perempuan dan anak. Undang-undang Nomor 5/Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, UU No.19/1999 tentang ratifikasi konvensi ILO No.105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa, UU No.20/1999 tentang Ratifikasi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Anak yang Diperbolehkan Bekerja, Keputusan Presiden No 83 tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi ILO No 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak berorganisasi, Konvensi ILO No 29 tahun 1930 tentang kerja paksa yang diratifikasi pada tahun 1950, UU No 20 tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No 138 tahun 1973 tentang usia minimum untuk diterima bekerja (ILO Minimum Age Convention), UU No 21 tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO 111 Tahun 1958 tentang persamaan pendapatan(ILO Equal Remuneration Convention), Konvensi ILO Nomor 100 yang telah diratifikasi menjadi UU nomor 80 Tahun 87, tentang upah yang sama untuk pekerjaan yang sama UU No.29/1999 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Keppres RI No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the child), UU No.1/2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pekerjaan Terburuk Perburuhan Anak (ILO Worst Forms of Child Labour Convention), Kepres No. 59 tahun 2002 tentang rencana aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dan terakhir, ratifikasi konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU No 12 tahun 2005 dan Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui UU No 11 tahun 2005.

Mengapa dengan berbagai pengaturan tersebut tindak pidana Human Trafficking angkanya terus meningkat, bagaimana sesungguhnya modus operandinya?.

Di Indonesia, modus perdagangan orang hingga saat ini semakin ‘kreatif’ dan canggih, antara lain dilakukan dengan menjadi pengantin pesanan (bride order), duta seni negara, adopsi anak, penjualan bayi, penjualan anak sebagai bisnis pornografi, perdagangan narkoba, pekerja rumah tangga domestik maupun migran yang undocumented, sampai pada variasi yang lebih terbaru yaitu anak jalanan (pengemis) sebagai komoditas seks, target kaum pedophilia atau korban perdagangan organ tubuh manusia. Korban perdagangan perempuan dan anak sebagian besar mengalami eksploitasi seksual dan dijadikan perempuan yang dilacurkan (pedila) yang tersebar disejumlah tempat-tempat prostitusi. Modus perdagangan orang yang juga banyak terjadi adalah penipuan yang dilakukan oleh penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap para calon TKI dan PJTKI yang menjadikan TKW hamil sebagai asset. Dalam kasus buruh migran yang menjadi korban traficking, baik buruh migran yang illegal (undocumented workers) ataupun buruh migran yang kehilangan passport/passportnya ditahan oleh majikan, negara transit dan negara penerima/tujuan memperlakukan mereka sebagai imigran gelap dan memulangkan/mendeportasi mereka tanpa memberikan kesempatan kepada buruh migran untuk tetap berada di negara penerima/negara transit dan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Modus operandi dari tindak pidana trafficking adalah sebagai berikut: (1) merekrut calon pekerja wanita 16-25 tahun; (2) dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji RM 500 s/d RM 1.000; (3) identitas dipalsukan; (4) biaya administrasi, transportasi, dan akomodasi ditipu oleh pihak agen; (5) tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat; (6) putusnya jaringan; dan (7) korban dijual, disekap, dan dipekerjakan sebagai PSK. Modus yang terakhir sering sekali terjadi. Sedangkan jalur masuk sindikat trafficking adalah sebagai berikut: (1) Medan-Penang/Ipoh-Kuala Lumpur (menurut laporan KBRI di Kuala Lumpur: tertangkap 3 sindikat berjumlah 6 orang dan sudah divonis Pengadilan Negeri Medan dan Tebing Tinggi); (2) T. Pinang/Batam-Staling Laut/Tg. Belungkor-Kuala Lumpur (1 sindikat, 5 orang, sudah divonis Pengadilan Tanjung Pinang); (3) Jakarta-Pontianak-Entikong-Kuching-Kuala Lumpur (tertangkap 1 sindikat, 6 orang (Rizal Cs) proses hukum dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta); dan (4) Nunukan-Tawau-Kota Kinabalu (www.kbrikl.org.my). Kasus perdagangan perempuan dengan modus pelacuran di luar negeri adalah kasus yang paling umum terjadi. Bahkan, menurut data yang ada fenomena ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) tercatat sepanjang tahun 2005 saja ada 700 perempuan Indonesia telah dijadikan budak seks di negeri orang (www.bkkbn.go.id). Jumlah itu diperkirakan terus meningkat jika penanganannya tidak diatasi secara serius.

Bagaimana strategi yang tepat dalam menanggulangi tindak pidana Human Trafficking atau Perdagangan Manusia?

 a. Aspek Penguatan Penegakan Hukum

1)     Mensosialisasikan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO ke aparat penegak hukum dan masyarakat luas, serta melakukan diseminasi informasi secara luas sampai ke masyarakat pedesaan dan masyarakat terpencil tentang bahaya dan modus perdagangan orang. Perda-perda daerah menyangkut trafficking; Membentuk BNP2TKI (Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI) demi mengurangi tingkat trafficking dan sebagainya.

2)     Membangun konsistensi mekanisme kontrol (monitoring) terhadap implementasi UU PTPPO untuk melihat efektivitas implementasi UU PTPPO bagi perlindungan perempuan.

3)     Menyiapkan perangkat, infrastuktur dan tenaga untuk implementasi UU PTPPO dari tingkat pusat sampai desa (Pusat Layanan Terpadu, Pos Pengaduan Ramah Korban di Kantor Polisi, Dana untuk pemulangan, rehabilitasi medis-psikososial dan reintegrasi sosial bagi korban dan keluarganya.

4)     Segera membuat PP untuk mengimplementasikan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, termasuk tentang penegakan hukum (sanksi administrasi bagi pejabat Negara yang terlibat perlu diatur oleh Pengadilan Tata Usaha Negara)

5)     Mengharmonisasikan segala kebijakan, hukum dan peraturan yang telah dan akan ada dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 sebagai UU payung dalam pemberantasan tindak perdagangan orang.

6)     Menjalin kerja sama dengan negara transit dan negara penerima/tujuan untuk menghormati hak-hak buruh migran dan tidak memperlakukan mereka sebagai imigran gelap sebagai akibat passport yang ditahan/dihilangkan oleh majikan. Termasuk memberi kesempatan kepada buruh migran untuk tetap berada di negara penerima dan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

7)     Mengawasi lebih ketat dan menutup tempat penampungan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang melakukan penipuan dan pembatasan ruang gerak para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) serta PJTKI yang menjadikan TKW hamil sebagai asset.

8)      Memperkuat jaringan organisasi non-pemerintah anti perdagangan manusia secara nasional maupun internasional agar perlindungan perempuan dari perdagangan manusia sesuai dengan standar HAM.

9)     Memperkuat dokumentasi (database) tentang tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dari berbagai pihak sebagai bahan advokasi kebijakan pemerintah dan bahan kampanye pemberantasan.

b. Pemberdayaan Masyarakat Berpartisipasi Aktif Memerangi Human Trafficking

1)     Advokasi secara terus menerus mengenai modus operandi dan bahaya perdagangan orang. Peningkatan upaya oleh pemerintah maupun oleh sejumlah organisasi non-pemerintah, mulai dari kampanye, advokasi korban, advokasi kebijakan membangun aliansi bersama untuk pencegahan, maupun melakukan pendidikan penyadaran akan bahaya praktik perdagangan manusia.

2)     memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput sendiri untuk turut berpartisipasi aktif menjadi pelaku aksi memerangi perdagangan manusia. Salah satunya yang baru-baru ini menegaskan lagi komitmen untuk melakukan upaya-upaya sistematis untuk memerangi perdagangan manusia adalah Aisyiyah, organisasi perempuan di lingkungan Muhammadiyah. Organisasi tersebut termasuk salah satu lembaga yang melakukan strategi penguatan di masyarakat akar rumput untuk memerangi perdagangan manusia. Antara lain mulai dari penguatan basis data penanganan human trafficking yang dikelola di seluruh perwakilan organisasinya di seluruh Indonesia.

3)     Penguatan Masyarakat untuk menghentikan praktek keterlibatan aparatur negara mulai dari tingkat RT/RW (community leader) sampai pada pemimpin kantor imigrasi, yang seharusnya berperan sebagai pelindung. Ditingkat RT/RW terjadi pemalsuan usia dalam KTP sebagai syarat batas minimun bekerja diluar negeri. Pemalsuan dokumen juga dilakukan oleh aparatur imigrasi. Praktek penyalahgunaan kewenangannya dengan memberikan kemudahan untuk pemalsuan dokumen. Selain itu, kuatnya mafia dan sindikat perdagangan perempuan baik tingkat internasional, nasional, dan lokal, menjadi hambatan besar dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.