«

»

Mar 12

Memahami Prinsip-prinsip HAM

Human Rights principles_cekli_3

Beberapa prinsip dasar Hak Asasi Manusia diantaranya adalah pertama prinsip universalitas artinya bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersifat melekat dan dimiliki oleh manusia karena kodratnya sebagai manusia. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia tidak memandang perbedaan karena adanya perbedaan latar belakang budaya, suku, status sosial, agama, jenis kelamin dll. Kedua, HAM juga bersifat indivisible artinya tidak dapat dicabut. Artinya bahwa karena HAM dimiliki manusia secara kodrati maka sesungguhnya negara tidak dapat sewenang-wenang mencabut HAM tersebut. Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan oleh hukum bukan oleh kekuasaan. Hukum yang dibuat sebagai pembatasan HAM warga negara adalah hukum yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum serta dibuat dengan cara-cara dan mekanisme yang konstitusional. Ketiga, HAM bersifat interelated atau interdependency artinya bahwa antara Hak Sipol dan Ekosob sesungguhnya memiliki sifat saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara hak yang satu dengan yang lain. Karena pengabaian ata pemenuhan hak sipol akan mempengaruhi terhapa pengabaian atau pemenuhan hak ekoso. Begitu pula sebaliknya. Keempat, HAM bersifat non dikriminasi dan equal. Ainya pemenuhan HAM tidak boleh digantungkan dengan syarat-syarat yang melahirkan adanya perlakukan yang tidak sama dan diskriminatif baik oleh adanya perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, status politik, status sosial dll. Pemajuan, penghormatan, perlindungan, jaminan serta perlindungan HAM adalah tanggung jawaba negara dalam hal ini pemerintah (state obligation).

Beberapa prinsip-prinsip tersebut dapat kita jumpai dalam berbagai instrumen HAM Internasional mulai dari DUHAM, CCPR 1966, CESCR 1966, berbagai instrumen HAM di Benua Amerika, Eropa, Afrika dan Arab Saudi. Namun demikian,  dalam berbagai instrumen HAM yang berlaku di Indonesia masih dijumpai ketidakkonsistenan dalam menempatkan prinsip-prinsip tersebut sehingga menarik untuk didiskusikan. Misalnya saja perdebatan antara prinsip universalitas dan prinsip relativitas HAM. Meskipun berbagai instrumen HAM internasional DUHAM beserta 2 kovenan turunannya telah diratifikasi oleh Indonesia, namun menguatnya konsep relativitas HAM masih kita jumpai dalam beberapa peraturan yang ada, sehingga dalam waktu yang sama Indonesia menganut dua prinsip universalitas HAM dan relativitas HAM.