«

»

Sep 16

Sifat Hakekat HI dan Hubungan Antara HI & HN

SIfat Hahekat Daya Ikat Pengertian HI
Pada awal perkembangannya, Hukum Internasional sering diragukan keberadaannya karena dianggap tidak memiliki sifat sebagai hukum. Salah satu pakar sekaligus penganut Teori Positivesme yang mengatakan bahwa Hukum Internasional itu bukan hukum melainkan hanya moral internasional adalah John Austin. Pandangan John Austin yang demikian ini ternyata juga mendapat dukungan dari Kelsen yang mengatakan bahwa dengan kelemahan HI maka sulit rasanya memberikan sanksi kepada negara yang melanggar hukum Internasional. Alasan yang digunakan oleh John Austin adalah bahwa HI tidak memiliki lembaga yang membuat hukum (legislative body) padahal umumnya hukum dibuat oleh lembaga pembuat hukum. Kedua, HI juga tidak memiliki lembaga yang melaksanakan hukum (executive body). Ketiga, HI juga tidak memiliki lembaga pengawas pelaksanaan dari hukum itu (polisional). Keempat HI juga tidak memiliki lembaga pengeak hukum (judicative body). Namun demikian dalam perkembangan HI kontemporer seperti saat ini, pandangan yang mengatakan bahwa HI bukan hukum telah banyak ditinggalkan. Sejak dibentuknya Organisasi Internasional PBB (UN) pada tahun 1945 setelah PD II usai, keberadaan organ-organ khusus dalam PBB telah memposisikan diri sebagai lembaga-lembaga pembuat hukum seperti misalnya keberadaan Majelis Umum PBB, lembaga-lembaga pengawas jalannya hukum seperti halnya Dewan Keamanan PBB, lembaga-lembaga penegak hukum seperti halnya Mahkamah Internasional atau Pengadilan Pidana Internasional atau Arbitrase Internasional yang kehadiran lembaga tersebut diberikan kewenangan tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional atau sengketa antar negara. Sedangkan alasan Kelsen juga telah mencampuradukan pemahaman antara sifat hukum dengan efektifitas hukum. Sesungguhnya HI ada meskipun tidak memiliki karakteristik sebagaimana disebutkan di atas, karena HI ditaati dan dihormati oleh negara-negara sebagai kehendak bersama. Selain itu “hukum” seharusnya tidak hanya dimaknai sebatas UU yang dibuat oleh lembaga legislatif, karena pengertian hukum lebih luas. Kesepatan antara negara-negara yang mendasarkan pada azas Pacta Sunt Servanda (kesepakatan adalah UU bagi para pihak yang membuatnya) merupakan bagian dari Hukum Internasional. Dewasa ini HI yang berwujud Perjanjian Internasional telah berjumlah lebih dari 20000 baik yang berbentuk bilateral, multilateral maupun regional. Sedangkan praktek yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama (custom) dan tidak ada satu penolakan dari negara lainnya dan diterima sebagai hukum adalah bagian dari Hukum Internasional yang sangat ditaati dan dipatuhi oleh negara-negara. Oleh karena itu sekalipun adakalanya HI dilanggar oleh satu atau dua negara tidak akan menghapus sifat hukum dari HI itu sendiri.